Suara.com - Nama Ribka Haluk, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat calon menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Pasalnya, sosok birokrat perempuan ini turut dipanggil oleh Prabowo dalam pertemuan di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Senin (14/10/2024), bersama 49 nama lainnya.
Ribka Haluk adalah perempuan pertama dari Papua yang pernah menjabat sebagai gubernur sejak integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Rekam jejaknya yang panjang di bidang pemerintahan membuat Ribka dianggap layak untuk mengisi posisi strategis di kabinet baru, termasuk sebagai calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA).
Ribka Haluk memiliki pengalaman yang luas di berbagai bidang. Sebelum menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah, ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2011.
Pengalaman inilah yang memperkuat posisinya sebagai calon yang potensial untuk memimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlebih posisi tersebut sebelumnya sempat disebut-sebut akan diisi oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Tak hanya di bidang pemberdayaan perempuan, Ribka juga memiliki peluang mengisi posisi lain di kabinet.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua pada tahun 2013, dan juga sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua pada tahun 2014.
Pengalaman ini membuatnya memiliki potensi besar untuk menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos), posisi yang sebelumnya dipegang oleh Tri Rismaharini di Kabinet Indonesia Maju.
Selain itu, dengan latar belakangnya sebagai birokrat yang pernah menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Ribka juga berpotensi mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Ribka Haluk dikenal sebagai sosok yang kompeten dalam bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, sehingga peluang untuk menduduki jabatan tersebut cukup terbuka.
Berita Terkait
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Retret Kabinet di Hambalang: Prabowo Baru Dengar Paparan 4 Menteri, Rapat Bisa Lanjut Sampai Malam
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Prabowo Kumpulkan Jajaran di Hambalang, Bahas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan Ilegal
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme