Pemerintah Sering Langgar Konstitusi, Warga yang Ketakutan Bicara Politik Meningkat

Suara.com - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebagian besar warga menilai kerap terjadi pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah. Tak hanya itu, sebagian besar warga mengaku takut berbicara politik selama 10 tahun Jokowi berkuasa.

Fakta tersebut terungkap dalam hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada periode 4 Oktober 2024 hingga 11 Oktober 2024.

"Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, tingkat ketakutan bicara politik melonjak dari 22% menjadi 51%, ketakutan terhadap kesewenang-wenangan aparat naik dari 32% menjadi 51%," ungkap Pendiri SMRC, Saiful Mujani, Rabu (16/10/2024).

Dalam pemaparannya, Saiful Mujani menyoroti tren peningkatan ketakutan publik terhadap kebebasan berpendapat dan perilaku represif aparat penegak hukum.

Temuan survei juga menunjukkan bahwa persepsi pelanggaran konstitusi oleh pemerintah meningkat dari 40% pada awal Pemerintahan Jokowi menjadi 52% pada 2024.

Ia juga menilai bahwa gejala ini sebagai bentuk proses otokratisasi, atau pergeseran Indonesia menuju sistem yang lebih otoriter. Fenomena ini paling dirasakan oleh warga dengan pendidikan SLTP ke atas.

Dalam rincian data survei, 51 persen warga berpendidikan tinggi menyatakan masyarakat kini takut bicara politik, berbanding 43 persen dari kalangan berpendidikan SD.

"Dari kelompok lulusan perguruan tinggi, 58 persen merasa pemerintah sering mengabaikan konstitusi, sedangkan dari kalangan lulusan SD, angkanya hanya 40 persen," ujarnya.

Kualitas Demokrasi Turun

Baca Juga: Rocky Gerung Kritisi Data Kepuasan Publik ke Jokowi yang Meningkat 75 Persen, Netizen: Survei di Family 100 Kali

Tak hanya itu, ia juga menyatakan data tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.

"Demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin, kini mengalami kemerosotan menuju otoritarianisme, terutama dalam lima tahun terakhir," paparnya.

Lebih lanjut, Saiful mengutip laporan V-Dem yang mengindikasikan memburuknya berbagai aspek demokrasi di Indonesia, seperti indeks demokrasi elektoral dan perlindungan hak-hak sipil.

Pada 2004, indeks demokrasi elektoral Indonesia berada di angka 0,7 (skala 0-1), stabil di era Susilo Bambang Yudhoyono dengan 0,67 pada 2014, namun menurun menjadi 0,54 pada 2023 di era Jokowi.

Bahkan, skor komponen liberal juga terus merosot dari 0,53 pada 2004, menjadi 0,36 pada 2024.

"Indonesia sedang mengalami otokratisasi, sebuah kemunduran demokrasi yang nyata," pungkas Saiful.