Suara.com - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu. Meski demikian, Ketua Umum PDIP itu rupanya telah mengagendakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan.
“Insya Allah setelah pelantikan presiden pada hari ini, Bu Mega sudah mengagendakan silaturahim dan pertemuan antara beliau dengan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Ahmad mengatakan bahwa nantinya dalam pertemuan itu, tidak akan lagi dibicarakan hal-hal yang bersifat pragmatis seperti jabatan ataupun kursi menteri, tetapi akan menjadi pertemuan antara dua tokoh bangsa yang saling bersahabat.
“Pertemuan itu diyakini sebagai pertemuan sahabat, dua tokoh bangsa yang akan memikirkan nasib dan masa depan bangsa Indonesia ketika Pak Prabowo memimpin bangsa ini,” katanya.
Namun, terkait kapan pertemuan itu akan dilaksanakan, ia masih belum bisa memastikan waktu tepatnya.
“Bisa saja pertemuan dengan Ibu Mega dengan Pak Prabowo dilakukan setelah pelantikan menteri kabinetnya,” kata Ahmad.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri tidak dapat menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada hari ini karena alasan kesehatan.
“Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden RI karena memang kondisi kesehatan,” ucapnya.
Ahmad Basarah juga menegaskan bahwa ketidakhadiran Megawati dalam acara pelantikan hari ini bukan artinya menolak Prabowo dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI.
Baca Juga: Ketua MPR: Selamat Prabowo-Gibran, Terima Kasih Jokowi-Maruf
Ia menjelaskan bahwa kondisi Megawati menurun sepulang lawatannya dari Rusia dan Uzbekistan dalam rangka napak tilas perjalanan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno pada September.
Adapun, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Ada 732 anggota MPR RI turut menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. ANTARA
Berita Terkait
-
Ketua MPR: Selamat Prabowo-Gibran, Terima Kasih Jokowi-Maruf
-
Dilantik Jadi Presiden, Prabowo Dapat Wejangan Khusus dari Surya Paloh
-
Daftar Pemimpin Negara yang Hadir di Pelantikan Presiden Prabowo Subianto
-
Hadir di Pelantikan Prabowo-Gibran, Kaesang, Kahiyang, dan Bobby Nasution Disoraki di MPR
-
Sumpah Jabatan Prabowo-Gibran, 732 Anggota MPR RI Jadi Saksi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan