Saran Pengamat Agar Program Makan Bergizi Gratis Benar-benar Sehat Dan Higienis

Suara.com - Pengamat Kesehatan Dicky Budiman meminta pemerintah melibatkan produsen untuk program makan bergizi gratis )MBG) agar terjamin dari segi gizi, higienis, dan penyaluran.

"Sistem distribusi yang efektif perlu direncanakan, termasuk kerja sama dengan produsen makanan lokal dan penggunaan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai untuk menjaga kualitas makanan," kata Dicky sebagaimana dilansir Antara, Rabu (23/10/2024).

Dicky mengatakan solusi itu untuk mengatasi hambatan saat pemerintah menjangkau daerah terpencil atau wilayah yang infrastrukturnya minim.

Dikhawatirkan hambatan akses itu bisa menyebabkan penurunan kualitas makanan seperti menjadi basi atau rusak.

Terlebih, ketidakteraturan dalam menjaga standar kebersihan bisa menyebabkan risiko kontaminasi dan wabah penyakit.

Maka itu, pemerintah perlu menggandeng sejumlah produsen makanan yang paham terkait distribusi, standar kesehatan, kebersihan, hingga kualitas dan variasi makanan.

"Penting juga memastikan adanya porsi dan variasi menu yang kaya akan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang disusun oleh ahli gizi," terang dia.

Diharapkan makanan yang masuk ke tubuh bisa sesuai dengan kebutuhan usia dan kondisi kesehatan anak.

Dengan demikian, dia menilai program ini sangat bermanfaat, namun harus dipastikan bahwa kualitas makanan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan juga harus diintegrasikan dengan edukasi bagi orang tua tentang pentingnya asupan gizi di rumah.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan uji coba makan siang bergizi gratis di SMK Negeri 26, Jakarta Timur.

BUMD itu yakni PT Food Station Cipinang Jaya bekerjasama dengan PT Jakarta Tourisindo dengan memberikan sekotak makanan dengan porsi Rp25 ribu.

Menu makanan yang disediakan adalah nasi putih, ayam teriyaki, telur dadar, tahu cabai garam, salad sayur dan juga buah pisang. Total kalori satu porsi makanan tersebut sebesar 758 kkal.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI juga menggandeng sejumlah BUMD lainnya seperti Dharma Jaya maupun PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro).