Suara.com - Natalius Pigai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Baru menjabat, ia sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp20 triliun. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, termasuk tentang perjalanan karier Natalius Pigai.
Natalius Pigai menjawab kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djajal yang mengkritik permintaan anggaran hingga Rp20 triliun. Menurut Pigai, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk mendirikan laboratorium HAM, di mana di dalamnya ada forensic, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Anggaran tersebut juga akan dibagi lagi untuk keperluan edukasi HAM di 78.000 desa di Indonesia. Pigai menyebut ada beragam program yang akan disukseskannya menggunakan anggaran tersebut jika permintaan itu dikabulkan oleh negara.
Di sisi lain, Dino Patti Djajal mengkritik program-program tersebut berpeluang menjadi ladang korupsi. Dino Patti Djalal juga mengingatkan Pigai, bahwa ia bukan seorang aktivis lagi melainkan pejabat pemerintah yang musti pandai memperhatikan hal-hal lain juga.
Karier Natalius Pigai
Natalius Pigai sebelumnya terkenal sebagai tokoh pejuang HAM sebelum diangkat menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai berasal dari Papua Tengah. Selama ini aktif sebagai pembela HAM, khususnya isu yang menyangkut hak-hak masyarakat Papua.
Natalius Pigai menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerinatahan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, S.I.P.
Karier Natalius Pigai dimulai dari menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Ewa menjabat dari tahun 1999-2004. Dari tahun 1999-2002, Natalius Pigai aktif di Yayasan Sejati yang memperjangkan hak-hak kelompok terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Di tahun 2010-2012, Natalius Pigai menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia juga tergabung dalam Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sekarang dibubarkan, dan Petisi 28.
Baca Juga: Baru Dilantik, 4 Menteri Prabowo Ini Langsung Tuai Kontroversi!
Dedikasi Pigai untuk memperjuangkan HAM membuatnya diangkat menjadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2012-2017. Ia menjabat sebagai komisaris pemantauan dan investigasi di Komnas HAM. Tugas utamanya adalah memantau dan mengamati pelaksanaan HAM dan menyelidiki dugaan pelanggaran nilai-nilai HAM.
Kewenangan Pigai antara lain memanggil pengadu, terdakwa, korban, saksi, dan pihak terkait lainnya, untuk laporan Komnas HAM. Dia juga meninjau adegan insiden dan memberikan pendapat hak asasi manusia di pengadilan tentang kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan rekam jejaknya, Presiden Prabowo mempercayainya dengan jabatan Menteri HAM selama lima tahun ke depan.
Demikian itu informasi berkaitan dengan karier Natalius Pigai.
Kontributor : Mutaya Saroh
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO