Suara.com - Natalius Pigai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Baru menjabat, ia sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp20 triliun. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, termasuk tentang perjalanan karier Natalius Pigai.
Natalius Pigai menjawab kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djajal yang mengkritik permintaan anggaran hingga Rp20 triliun. Menurut Pigai, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk mendirikan laboratorium HAM, di mana di dalamnya ada forensic, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Anggaran tersebut juga akan dibagi lagi untuk keperluan edukasi HAM di 78.000 desa di Indonesia. Pigai menyebut ada beragam program yang akan disukseskannya menggunakan anggaran tersebut jika permintaan itu dikabulkan oleh negara.
Di sisi lain, Dino Patti Djajal mengkritik program-program tersebut berpeluang menjadi ladang korupsi. Dino Patti Djalal juga mengingatkan Pigai, bahwa ia bukan seorang aktivis lagi melainkan pejabat pemerintah yang musti pandai memperhatikan hal-hal lain juga.
Karier Natalius Pigai
Natalius Pigai sebelumnya terkenal sebagai tokoh pejuang HAM sebelum diangkat menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai berasal dari Papua Tengah. Selama ini aktif sebagai pembela HAM, khususnya isu yang menyangkut hak-hak masyarakat Papua.
Natalius Pigai menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerinatahan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, S.I.P.
Karier Natalius Pigai dimulai dari menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Ewa menjabat dari tahun 1999-2004. Dari tahun 1999-2002, Natalius Pigai aktif di Yayasan Sejati yang memperjangkan hak-hak kelompok terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Di tahun 2010-2012, Natalius Pigai menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia juga tergabung dalam Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sekarang dibubarkan, dan Petisi 28.
Baca Juga: Baru Dilantik, 4 Menteri Prabowo Ini Langsung Tuai Kontroversi!
Dedikasi Pigai untuk memperjuangkan HAM membuatnya diangkat menjadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2012-2017. Ia menjabat sebagai komisaris pemantauan dan investigasi di Komnas HAM. Tugas utamanya adalah memantau dan mengamati pelaksanaan HAM dan menyelidiki dugaan pelanggaran nilai-nilai HAM.
Kewenangan Pigai antara lain memanggil pengadu, terdakwa, korban, saksi, dan pihak terkait lainnya, untuk laporan Komnas HAM. Dia juga meninjau adegan insiden dan memberikan pendapat hak asasi manusia di pengadilan tentang kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan rekam jejaknya, Presiden Prabowo mempercayainya dengan jabatan Menteri HAM selama lima tahun ke depan.
Demikian itu informasi berkaitan dengan karier Natalius Pigai.
Kontributor : Mutaya Saroh
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?