10 Tahun Jokowi, Diplomasi Luar Negeri Indonesia Tuai Sukses: Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Suara.com - Politik Indonesia yang bebas aktif dijalankan dengan penuh amanat sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden ketujuh Republik Indonesia yang menjabat kurun 2014-2024.

Di antara sekian banyak prestasi hasil diplomasi luar negeri Tanah Air kita, beberapa yang paling diingat adalah keberhasilan Indonesia yang dipilih menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Sebagaimana dikutip dari Setkab.go.id, dalam sidang yang digelar Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/8/2018) malam WIB, nama Indonesia disebutkan sebagai anggota tidak tetap DK-PBB selama setahun (2019-2020).

Hal ini merupakan kepercayaan yang diberikan masyarakat internasional kepada Indonesia yang memperoleh 144 suara dari 190 negara anggota PBB.

Presiden Joko Widodo menyatakan, keberhasilan ini adalah sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari diplomat-diplomat Indonesia. Tugas negara kita duduk sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB dimulai 1 Januari 2019.

Menurut beliau, beberapa hal yang menjadi dasar pemilihan Indonesia adalah kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Kemudian, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.

Seterusnya adalah independensi politik dan netralitas politik luar negeri Indonesia, serta peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Berbicara tentang peran Indonesia sebagai penengah konflik, salah satu momen tidak terlupakan adalah peran Kepala Negara RI dalam menjembatani ketegangan antara Rusia-Ukraina akibat Rusia melakukan invasi atas Ukraina pada 24 Februari 2022. Penyebabnya konflik wilayah perbatasan Rusia-Ukraina serta  masuknya Ukraina menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengadakan kunjungan ke Kyiv, Ukraina lewat perjalanan darat kereta api 12 jam dari Polandia, karena blokade udara Rusia.

Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Satu Dasawarsa Perjuangan Turunkan Prevalensi Stunting Generasi Penerus Kita

Pada Rabu (29/6/2022) Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv.

Sebagaimana dikutip dari Setneg.go.id, Kepala Negara RI menyampaikan bahwa kunjungan ke Ukraina adalah perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina, sekaligus menandai 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Ukraina, serta komitmen negara kita untuk terus memperkuat kerja sama yang lebih baik.

Kemudian, sebagaimana dikutup dari Setkab.go.id, dari Ukraina, Presiden Joko Widodo dan rombongan terbang ke Moskow, Rusia. Untuk berjumpa dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin di Kremlin, pada Kamis (30/06/2022). Di antara pembicaraan kedua kepala negara, tentu saja Indonesia menyampaikan diplomasi luar negeri tentang perdamaian di antara mereka yang bertikai.

Menarik mundur ke 2016, Menteri Luar Negeri RI saat itu, Retno Marsudi, menyampaikan surat Presiden Joko Widodo dengan inti pesan perdamaian kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.  Konflik terjadi saat Januari 2016, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik Iran setelah kedutaan besarnya di Teheran Iran, diserbu demonstran yang dipicu keputusan Arab Saudi mengeksekusi ulama Muslim Syiah terkemuka, Sheikh Nimr al-Nimr atas pelanggaran terkait teror.

Dikutip dari www.kemenlu.go.id, saat itu Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa Arab Saudi menghargai langkah Indonesia sebagai negara pertama yang menyampaikan kesiapan untuk membantu terus terciptanya perdamaian di Timur Tengah, termasuk terjalinnya kembali hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran.

Penyerahan surat serupa juga dilaksanakan Retno Marsudi  kepada Presiden Iran, Hassan Rouhani, di Teheran, pada Rabu (13/1/2016).