Suara.com - Peniadaan Ujian Nasional (UN) sempat memunculkan kabar sejumlah universitas luar negeri enggan menerima siswa lulusan SMA di Indonesia. Salah satu kampus yang mencuat ialah University of Twente di Belanda yang memberlakukan persyaratan baru atas penerimaan mahasiswa dari Indonesia.
Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) menemukan bahwa kejadian seperti itu sebenarnya perlu upaya diplomasi juga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dengan negara tempat kampus berada.
"Sebenernya kan itu yang jadi misleading adalah kampus Belanda menerima hasil UN sebenernya hasil diplomasi juga. Karena KBRI di sana berhasil mendiplomasi dengan pemerintah Belanda kalau misalnya UN itu bisa dijadikan penyetaraan maka itu bisa diambil," kata Wakil Direktur PSPK Pandu Ario Bismo ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Menurutnya, peniadaan UN tidak serta merta membuat siswa SMA di Indonesia jadi tidak bisa kuliah di luar negeri.
Pandu menyebut, Australia dan beberapa negara lain sampai sekarang masih mau menerima siswa lulusan SMA Indonesia.
"Sempat viral di SMA 3 Jogja kalau gak salah beberapa waktu yang lalu mengumumkan lulusannya pada kemana. Itu kan banyak juga di sekolah luar negeri. Jadi sebenernya, apakah itu benar-benar menutup kemungkinan, sebenernya juga enggak," tuturnya.
Direktur PSPK Annisa Faridz menambahkan, penolakan siswa SMA Indonesia di kampus luar negeri sebenarnya hanya persoalan teknis di mana pemerintah harusnya berkomunikasi dengan perguruan tinggi.
"Itu yang menjadi masalah di Belanda, padahal kalau sistem itu dikomunikasikan kepada universitas, di Australia tidak terjadi seperti itu, di Amerika tidak terjadi gitu. Jadi ini masalah diplomasi yang gak lancar aja sih," kata Annisa.
Di sisi lain, PSPK juga tidak mendorong UN kembali diadakan. Sistem assesment nasional dinilai telah lebih baik bagi siswa maupun sekolah, dibandingkan dengan UN.
Baca Juga: Ogah Didahului PSSI, Belanda Pagari Pemain Keturunan Indonesia
"Karena assessment ini tidak mengutak-ngatik masalah motivasi anak, percaya bahwa itu adalah ranahnya sekolah, guru, dan orang tua gitu. Jadi yang betul-betul dievaluasi melalui assessment nasional itu adalah kualitas di sekolahnya ataupun kualitas daerahnya dalam mengelola sekolah," tutur Annisa.
Berita Terkait
-
PSPK: Sistem Pendidikan Indonesia akan Mundur Bila UN Dikembalikan
-
Kabar Buruk dari Thom Haye! Dibantai Klub Amatir Belanda dan Harus Tersingkir di KNVB Cup
-
Kepada FIFA, Tijjani Reijnders Ungkap Kebanggaan Punya Darah Indonesia
-
Siapa Theo Lucius? Eks Timnas Belanda yang Dukung Mees Hilgers Gabung Klub Besar Eropa
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Menteri Bahlil Kerahkan Pasukan ESDM dan ERT Bangun Dapur Umum di Sumatera - Aceh
-
Janji Sat-Set Menteri Bahlil: 2 Hari Pasca Kunjungan, Masjid dan Pengungsi di Agam Terang Benderang
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri