Suara.com - Wakil pengamat tetap Palestina untuk PBB mengungkapkan bahwa Israel telah melakukan "perang terbuka terhadap PBB."
Duta Besar Feda Abdelhady membuat pernyataan ini saat menghadiri pertemuan Komite PBB tentang Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina yang tak dapat dicabut.
Di mana di dalamnya juga membahas tanggung jawab hukum internasional untuk mencegah genosida, menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan perang, serta mengakhiri pendudukan ilegal Palestina, pada hari Kamis, seperti yang dilaporkan oleh situs web PBB.
Meskipun Israel mengklaim sebagai korban serangan dari PBB, Abdelhady menegaskan bahwa mereka sebenarnya telah melancarkan agresi terbuka tidak hanya terhadap Badan Pekerja dan Bantuan PBB, tetapi juga terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, Den Haag, dan negara-negara yang berani mengecam penindasan yang terjadi.
Dia menyatakan, "Situasi saat ini memang sangat buruk, tetapi harapan untuk keadilan semakin besar," dalam pertemuan tersebut.
Abdelhady menekankan bahwa penting untuk menuntut agar para pelaku berhenti dari perang dan menghentikan pendudukan ilegal mereka. Dia juga mengingatkan agar tidak menormalkan genosida dan pentingnya untuk tetap peka terhadap atrocity yang terjadi.
Sejak bulan Oktober 2023, lebih dari 43.000 orang, mayoritas wanita dan anak-anak, telah kehilangan nyawa di Gaza, dengan sekitar 70% bangunan dan infrastruktur hancur.
Perang ini hanya membawa kelaparan yang parah, mengancam kehidupan rakyat di wilayah tersebut.
Baca Juga: Hizbullah Hujani Israel dengan Roket, Sirene Meraung di Sejumlah Wilayah
Berita Terkait
-
Tragis! 4 Pekerja Thailand Tewas Terkena Roket Hizbullah di Israel
-
Retno Marsudi jadi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air, Ini Tugasnya
-
Israel Bentuk Divisi Militer Baru di Perbatasan Yordania, Kesepakatan Damai 1994 Terancam?
-
Buldoser Israel Hancurkan Kantor PBB, Pengungsi Palestina Kehilangan Layanan Vital
-
Hizbullah Hujani Israel dengan Roket, Sirene Meraung di Sejumlah Wilayah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara