Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, banyak instansi pemerintah, lembaga pendidikan hingga partai politik yang terpapar judi online atau judol. Ia tagu karena ada peringatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu disampaikan Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
"Kalau kita membuka data, kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga, mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol, jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," kata Meutya.
Atas dasar itu, profesi dan kelas sosial mana saja banyak terpapar judol, baik dalam bentuk permainan ataupun yang lain. Meutya lantas mengajak seluruh pihak dapat memerangi praktik judol secara bersama-sama.
"Jadi artinya tidak hanya di kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui game ada yang melalui bentuk lain. Jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama," katanya.
Untuk itu, kata dia, adanya literasi menjadi penting. Di samping itu, ia memahami bahwa Kemkomdigi perlu meningkatkan dan mengaudit sistem baik teknologi maupun SDM.
"Tapi bapak ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang kadang lebih pintar dari pemerintahnya bahkan di sebagian kasus seperti itu," katanya.
"Maka literasi menjadi penting, maka kami mengajak bapak ibu sebagai wakil rakyat di Komisi I bersama sama tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama untuk bersama sama memerangi judol," imbuhnya.
Baca Juga: Satu Ada di Cikarang, Meutya Hafid Sebut Lokasi PDN Tak Boleh Diungkap ke Publik
Berita Terkait
-
Mencekam! Kantor Kominfo Digeledah Polisi, Menteri Meutya Ungkap Ketegangan
-
Satu Ada di Cikarang, Meutya Hafid Sebut Lokasi PDN Tak Boleh Diungkap ke Publik
-
Pegawai Komdigi Tersangka Judol, Kok Budi Arie Pernah Dapat Penghargaan Pemberantasan Judi Online?
-
Skandal Pegawai Komdigi Bekingi Judol, Legislator PDIP Tantang Meutya Hafid: Kalau Perlu Eks Menteri Diusut!
-
Jejak Digital Denny Cagur Diduga Promosikan Judol, Momen Nongkrong Bareng Zulkarnaen Apriliantony Disorot
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless