Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa Presiden Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo Handoko mengatakan, Jokowi sudah menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, sehingga sangat layak memimpin sebuah partai.
"Ya 'kan begini, Pak Jokowi sudah jadi presiden dua kali. Kalau soal memimpin apanya yang kurang Pak Jokowi? Ya 'kan," kata Handoko di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Meski begitu, Handoko mengaku tidak mengetahui mengenai desas-desus yang berkembang mengenai rencana Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Saya tidak tahu, beneran tidak tahu, Projo juga belum tahu dan saya pikir bukan wilayah kami, jadi saya belum terinformasi apa-apa soal itu," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, Handoko juga tidak mengetahui tentang adanya rencana keberangkatan Jokowi ke Jakarta dalam waktu dekat.
Ia mengajak semua pihak hanya cukup menunggu dan menolak berkomentar lebih jauh terkait informasi liar yang berkembang beberapa hari belakangan ini.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut Presiden Ke-7 Joko Widodo akan masuk jajaran pengurus partai yang dipimpinnya.
"Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi, saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu nggak benar," kata Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Isu Jokowi akan masuk jajaran partai berlambang pohon beringin muncul saat Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi mengenai rencananya menengok cucu ke Jakarta hari ini.
Jokowi mengaku menumpang pesawat Garuda Indonesia bersama istrinya Iriana Joko Widodo.
Kunjungan Jokowi ke Jakarta dilakukan setelah dua pekan berada di kampung halamannya di Solo.
Berita Terkait
-
Dalih Projo Baru Ungkap Pegawai Era Budi Arie Terlibat Judol: Saat Itu Beritanya Tak Menarik
-
Ucapkan Selamat ke Presiden Trump, Fasihnya Bahasa Inggris Jokowi Bikin Kaget, Publik: Pakai AI?
-
Pasang Badan usai Nama Ketum Terseret, Projo Bela Budi Arie: Dia Pernah Copot Pegawai Terlibat Judol
-
Jenguk Cucu Naik Pesawat Komersil, Iriana Jokowi Tenteng Tas Chanel Harganya Selangit
-
Bahlil Jawab Kabar Jokowi OTW Jakarta Lalu Gabung Golkar: Nanti Dilihat Saja Lah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional