Suara.com - Komisi III DPR RI sudah menjadwalkan akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.
"Tapi memang Komisi III sudah menjadwalkan pekan depan itu ada fit and proper calon pimpinan KPK dan Dewas KPK," kata Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Kendati begitu, Nasir mengatakan pihaknya belum menerima surat presiden atau supres mengenai daftar nama capim dan cawas KPK dari Pimpinan DPR RI.
"Tapi hari ini Komisi III itu belum menerima surpres, surat dari presiden. Apakah namanya tetap atau ada perubahan, menurut saya mungkin tetap," katanya.
"Karena kita belum pernah mendengar bahwa ada pansel baru untuk menyeleksi dan lain sebagainya, tidak ada misalnya pernyataan-pernyataan dari presiden atau dari menteri terkait bahwa akan dibentuk Pansel baru, sementara yang sudah lolos dan namanya akan dikirim ke DPR akan dibatalin, itu nggak pernah ada ya," sambungnya.
Ia mengatakan, jika Komisi III sampai dengan saat ini masih menunggu dari Pimpinan DPR RI. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada rapat konsultasi mengenai hal itu.
"Tapi memang DPR sudah menjadwalkan pekan depan dan Komisi III sedang menunggu surpres ya, dan nanti mungkin ada konsultasi pimpinan Komisi III dengan DPR," ujarnya.
"Iya, sebelum akhir masa sidang ini. Mudah-mudahan seperti itu," sambungnya.
DPR RI telah menerima Surat Presiden atau Supres dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cawas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.
Baca Juga: Awas! Kebijakan Hapus Utang Macet UMKM Bisa Jadi Bumerang jika Tak Disertai Pengawasan Ketat
Hal itu diketahui dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Supres tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan Rapat Paripurna.
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden Republik Indonesia nomor R60/pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal calon pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029," kata Adies.
Selanjutnya, kata dia, DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap capim dan cawas KPK tersebut lewat Komisi terkait.
"Surat-surat tertsebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib sesuai mekanisme yang berlaku," tuturnya.
Berita Terkait
-
Gaya Pakaian Didit Hediprasetyo Dampingi Prabowo ke Luar Negeri Tuai Atensi: Kelas Punya!
-
Gibran dan Lapor Mas Wapres: Gagasan Empati atau Pencitraan?
-
Tak Lagi Pakai Mobil China saat Kunjungan Kenegaraan, Prabowo Tunggangi Kendaraan Senilai Puluhan Unit Pajero Sport
-
Awas! Kebijakan Hapus Utang Macet UMKM Bisa Jadi Bumerang jika Tak Disertai Pengawasan Ketat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita