Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah pernyataan Calon Pimpinan (Capim) KPK Setyo Budiyanto yang menyebut bahwa Pimpinan KPK periode 2019-2024 tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri.
Menurut Setyo, hal itu terjadi lantaran pimpinan KPK memiliki ego sektoral dengan merasa lebih tinggi dari lembaga penegak hukum lainnya.
Menanggapi itu, Alex lantas mempertanyakan sumber informasi yang didapatkan Setyo. Pasalnya, dia mengaku tidak pernah menolak untuk bertemu Jaksa Agung dan Kapolri.
"Saya sudah sembilan tahun di KPK dan sudah sering bertemu Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan. Demikian juga pimpinan yang lain," kata Alex kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).
Dia juga membantah tudingan bahwa pimpinan KPK merasa posisinya lebih tingi dari penegak hukum lainnya.
Bahkan, dia mengaku duduk di belakang kepala lembaga penegak hukum lainnya dalam acara-acara kenegaraan.
"Hanya dalam melaksanakan tupoksinya KPK diberi kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi oleh penegak hukum lainnya. Kewenangan ini yang menurut saya tidak berjalan efektif. Apalagi sekarang KPK tidak memiliki peran treager mekanisme sebagaimana UU KPK yang lama," tutur Alex.
“UU KPK yang baru mengamanatkan agar dalam pemberantasan korupsi KPK bekerja sama/sinergi dengan lembaga lainnya. Dengan demikian ketiga lembaga penegak hukum memiliki kedudukan sama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Meski begitu, Alex mengakui dalam menjalankan tugasnya, KPK kerap berbeda pandangan dengan penegak hukum lainnya. Namun, hal itu tidak membuatnya merasa lebih tinggi posisinya dari penegak hukum lain.
Baca Juga: Johanis Tanak Mau Hapus Posisi Ketua dan Wakil di KPK: Idealnya Hanya Koordinator
“Ketika KPK menangkap atau menangani perkara yang melibatkan APH lain, sering mereka minta agar perkara ditangani mereka,” ungkap Alex.
“Di sisi lain, UU KPK menyatakan bahwa subyek hukum yang ditangani KPK, terutama adalah aparat penegak hukum,” tandas dia.
Sebelumnya, Setyo menyebut pimpinan KPK seolah merasa lebih tinggi dibandingkan penegak hukum lainnya sehingga tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri.
“Pimpinan di level KPK menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu Kapolri,” kata Setyo di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/1/2024).
Menurut dia, Jaksa Agung dan Kapolri dianggap cukup bertemu dengan level deputi di KPK. Hal itu dinilai menghambat koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
Terkini
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!