Indonesia Darurat Judol, Budi Gunawan Prioritaskan 3 Hal Ini untuk Pemberantasan

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengakui kondisi mengenai judi online saat ini sudah cukup meresahkan dan mengkhawtirkan. Bahkan sekarang, menurut BG, sudah kondisi darurat judi online atau judol.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama sejumlah stakeholder lainnya.

" Bapak presiden beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi online di Indonesia ini telah capai kurang lebih Rp 900 triliun di tahun 2024," kata BG, Kamis (21/11/2024).

Adapun Kemenko Polkam sudah menggelar rapat bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait perihal judi online. Kekinian BG menegaskan ada tiga prioritasnyang menjadi keputusan bersama dalam memberantas judi online.

BG menegaskan tiga prioritas tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Pertama, desk gabungan yang akan bekerja sama dengan platform-platfrom teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran sistematis. Desk gabungan nantinya juga melakukan penegakan hukum dan penelusruan aliran uang judi online.

"Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan meyarasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan," kata BG.

Desk gabungan sekaligus akan memasifkan kampanye dan edukasi publik dari bahaya judi online, di mana judi online adalah penipuan terhadap masyarakat.

"Tiga hal ini lah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti dengan semua Kementerian/Lembaga TNI dan Polri, Kejaksaan, BSSN, BI, OJK, PPATK yang hadir dalam rilis siang ini," kata BG.

Baca Juga: Budi Arie Setiadi Singgung Menkominfo Sebelum Dirinya Soal Judi Online

Sementara itu untuk desk keamanan siber dan perlindungan data, BG mengatakan ada dua fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Komdigi dan BSSN.

"Pertama adalah melakukan penguatan website pemerintahan termasuk pemda dan lembaga pendidikan. Kedua, akselerasi pemulihan atau recovery terhadapan PDNS baik dari infra maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital," ujar BG.