PDIP Desak Prabowo Copot Kapolri, Singgung 'Syahwat Politik Jokowi'

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendorong Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri.

Desakan itu disampaikan Deddy agar Prabowo berani melepas syahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.

Awalnya, Deddy menyampaikan bahwa pemilu di Indonesia, termasuk pilkada, penuh kecacatan karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.

"Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ia menuding bahwa hal tersebut digerakan 'Partai Cokelat' yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.

"Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru."

"Kami di PDI perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud 'Partai Cokelat' ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," katanya.

Ia mengatakan, 'Partai Cokelat' bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.

"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," ujarnya.

Baca Juga: Tudingan Keras! 'Partai Cokelat' jadi Alat Politik, Elite PDIP Sebut Budaya Jokowisme Bikin Pemilu Cacat

Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sudah bersusah payah memisahkan Polri dari TNI, tujuannya tak lain untuk melayani dan melindungi masyarakat. Namun yang terjadi justru aksi Kepolisian sangat parah dalam Pilkada.

Pj Gubernur Tidak Netral

Selain itu, ia menyoroti juga ketidaknetralan Pj Gubernur di Pilkada 2024. Deddy mengaku sangat kasihan dengan Presiden Prabowo saat ini.

"Bayangkan seorang Presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon Gubernur. Hati kami tersakiti," katanya.

Ia pun menyerukan kepada pendukung Prabowo agar bisa mendesak presiden untuk mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.

"Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo."

"Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Presiden Prabowo," ujarnya.

"Ini menjadi pesan penting untuk pemerintah dan kepada Rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memahami bahwa tidak semua anda mengalami intimidasi, tidak semua mengalami banjir, bansos dan money politics yang sangat-sangat merusak ini. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan," sambungnya.