Suara.com - Pejuang jihadis memotong jalan raya Damaskus ke Aleppo pada hari Kamis selama serangan yang menurut pemantau menewaskan sekitar 200 orang, termasuk warga sipil yang terkena serangan udara Rusia.
Sehari sebelumnya, kelompok jihadis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan faksi-faksi sekutu melancarkan serangan mendadak di wilayah yang dikuasai pemerintah di provinsi Aleppo utara, yang memicu pertempuran paling sengit dalam beberapa tahun, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.
"Jumlah korban dalam pertempuran yang sedang berlangsung telah meningkat menjadi 182, termasuk 102 pejuang dari HTS", 19 dari faksi-faksi sekutu "dan 61 pasukan rezim dan kelompok-kelompok sekutu," kata Observatorium.
"Serangan udara Rusia di pedesaan Aleppo menewaskan 19 warga sipil pada hari Kamis," kata Rami Abdel Rahman, yang mengepalai Observatorium, seraya menambahkan bahwa warga sipil lainnya telah tewas dalam penembakan tentara Suriah sehari sebelumnya.
Rusia adalah sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad dan pertama kali campur tangan dalam perang saudara Suriah pada tahun 2015, mengubah momentum konflik demi kepentingan presiden, yang pasukannya dulunya hanya menguasai seperlima wilayah negara itu.
"HTS dan faksi-faksi sekutunya, termasuk kelompok-kelompok yang didukung oleh negara tetangga Turki, memutus jalan raya internasional M5 Damaskus-Aleppo... selain mengendalikan persimpangan antara jalan raya M4 dan M5," kata pemantau yang berpusat di Inggris itu.
"Jalan raya itu kini tidak lagi beroperasi, setelah dibuka kembali oleh pasukan rezim beberapa tahun lalu," kata pemantau itu, yang memiliki jaringan sumber di dalam Suriah.
Persimpangan jalan raya M5 dan M4 menghubungkan ibu kota dan benteng pesisir rezim Latakia dengan kota kedua Aleppo.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan lebih dari 14.000 orang - hampir setengahnya adalah anak-anak - telah mengungsi akibat kekerasan itu.
Baca Juga: Terlanjur Dapat Amplop Politik Serangan Fajar, Harus Dikembalikan atau Boleh Dipakai?
Suriah telah dilanda perang saudara selama lebih dari satu dekade, meskipun intensitas konflik telah menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Berita Terkait
-
Ingin Selesaikan Konflik Rusia-Ukraina, Donald Trump Tunjuk Jenderal Keith Kellogg
-
Rusia Uji Coba Rudal Oreshnik, Presiden Ukraina Ketar-ketir
-
Perang Suriah Memanas Libatkan HTS vs. Assad, Rusia Dituduh Serang Warga Sipil
-
Serangan Udara Israel Tewaskan 6 Orang di Suriah, Wanita dan Anak-anak Terluka
-
Terlanjur Dapat Amplop Politik Serangan Fajar, Harus Dikembalikan atau Boleh Dipakai?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu