Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengakui turunnya jumlah partisipasi pemilu pada Pilkada 2024 dibandingkan Pilpres 2024.
Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menjelaskan angka partisipasi warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan Pilkada, Rabu (27/11/2024) tidak sebanyak saat pencoblosan Pilpres pada Rabu (14/2/2024).
“Jadi, terkait hal ini memang tentunya kami akan melakukan evaluasi lagi mengenai program-program kegiatan sosialisasi yang sudah kami jalankan,” kata Astri kepada wartawan, dikutip pada Jumat (29/11/2024).
Dia mengeklaim sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada warga Jakarta agar bisa berpartisipasi pada hari pemungutan suara.
“Berbagai cara sudah kami lakukan, lebih dari 100 titik kami sudah lakukan sosialisasi ke komunitas, ke ormas, kemudian juga selain itu kami juga lakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus untuk pemilih pemula dan pemilih muda,” tutur Astri.
“Lalu kemudian juga sosialisasi kami lakukan hingga ke tingkat kelurahan. Bahkan ada beberapa kelurahan yang mereka datang hadir ke forum-forum warga,” tambah dia.
Meski sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi, Astri menyebut partisipasi pemilih masih lebih rendah dibanding pada saat Pilpres 2024 lalu.
“Hasil tersebut nanti tentunya akan kami kaji dan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan ke depannya,” tandas Astri.
Diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan paslon ketiga Pramono Anung-Rano Karno.
Berita Terkait
-
Jumlah Golput dan Gerakan Coblos Semua di Jakarta Lebih Banyak dari Pemilih Pram-Rano, Bukti Rakyat Apatis?
-
Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran, Pengamat Prediksi Pertarungan RK Vs Pramono Bakal Sengit
-
Klaim Data C1 Berbeda, RK-Suswono Yakin Pilkada DKI Dua Putaran, Pramono-Rano Pede Satu Putaran!
-
Pramono-Rano Sudah Deklarasi Menang Pilkada DKI, KPU Jakarta: Tunggu Hasil Resmi
-
Angka Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Jauh dari Target, KPU Wajib Lakukan Ini
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT