Suara.com - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan kapal selam serang Rusia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina yang terletak di Laut China Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 2 Desember 2024, usai kapal selam kelas Kilo Rusia terdeteksi sekitar 80 mil laut dari Provinsi Occidental Mindoro pada 28 November 2024.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Setiap pelanggaran terhadap Laut Filipina Barat, ZEE kami, atau garis dasar kami adalah hal yang sangat memprihatinkan," kata Marcos kepada para wartawan.
Laut Filipina Barat adalah wilayah laut yang sebagian besar diklaim oleh Filipina, namun juga menjadi sengketa dengan beberapa negara, termasuk Tiongkok.
Kehadiran kapal selam tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Laut Filipina, Roy Vincent Trinidad, yang menyebutkan bahwa kapal perang Filipina, Jose Rizal, telah berkomunikasi melalui radio dengan kapal selam Rusia yang mengonfirmasi identitasnya sebagai UFA 490.
Kapal selam tersebut menyatakan bahwa ia sedang menunggu kondisi cuaca yang lebih baik sebelum melanjutkan perjalanan menuju Vladivostok, Rusia.
Trinidad juga menambahkan bahwa angkatan laut Filipina mengawal kapal selam tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim.
Namun, pihak Kedutaan Besar Rusia di Manila belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait tujuan kapal selam tersebut berada di area tersebut.
Kapals selam kelas Kilo yang digunakan oleh Rusia dikenal sebagai salah satu kapal selam yang paling senyap dan telah mengalami pembaruan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an.
Baca Juga: Perang Dunia Ketiga Sudah Dimulai, Dari Serangan Siber hingga Rudal Tak Terhentikan
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Rusia dan Tiongkok semakin erat, dengan kedua negara menyatakan kemitraan "tanpa batas" pada tahun 2022.
Bahkan, kedua negara melakukan latihan militer bersama di Laut China Selatan pada bulan Juli lalu, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Ketegangan antara Manila, yang merupakan sekutu AS, dan Beijing meningkat dalam beberapa tahun terakhir terkait klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut China Selatan.
Sebuah keputusan dari pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 menegaskan bahwa klaim historis Tiongkok atas jalur perairan yang disengketakan tersebut tidak memiliki dasar hukum, meskipun Beijing menolak keputusan tersebut.
Berita Terkait
-
Perang Dunia Ketiga Sudah Dimulai, Dari Serangan Siber hingga Rudal Tak Terhentikan
-
Serangan Udara Rusia dan Suriah Guncang Aleppo, Puluhan Warga Sipil Tewas Selama Dikuasi Pemberontak
-
Rusia Pecat Jenderal Suriah Setelah Pemberontak Rebut Aleppo
-
Jagung Hingga Tepung Konyaku RI di Ekspor ke China
-
Kekacauan Aleppo: Pemberontak Rayakan Kemenangan, Rusia Bombardir dari Udara
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!
-
Tragedi KRL Maut Bekasi Timur Naik Penyidikan: Polisi Bidik Tersangka!
-
Mitos Zona Aman Gerbong Tengah: Mengapa Usul Menteri PPPA Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah?
-
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar