- Kementerian ESDM mengkaji pengalihan subsidi LPG ke Dimetil Eter (DME), bahan bakar turunan batu bara untuk substitusi.
- Pengembangan DME bertujuan mengurangi defisit impor LPG nasional yang diperkirakan mencapai 8,6 juta MT pada 2026.
- Studi kelayakan DME sedang dituntaskan untuk menentukan skema distribusi dan nilai komersial bersama Satuan Tugas Hilirisasi.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji skema pengalihan subsidi LPG ke dimetil eter (DME), bahan bakar hasil hilirisasi batu bara yang disiapkan untuk menjadi substitusi LPG di masa depan.
“Kami lagi memperhitungkan berapa HPP (harga pokok penjualan) untuk DME. Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Langkah hilirisasi batu bara menjadi DME dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Saat ini konsumsi LPG diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta metrik ton (MT) pada 2026, sementara kapasitas produksi domestik hanya berada pada rentang 1,3–1,4 juta MT per tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa selisih antara kebutuhan dan produksi nasional menciptakan defisit sekitar 8,6 juta MT yang selama ini ditutup melalui impor.
Kondisi ini membuat proyek DME masuk dalam daftar prioritas energi nasional.
Pada kesempatan terpisah, kebutuhan subsidi juga disinggung pelaku industri.
“Sekarang LPG juga subsidi, kan? Kalau gambarannya sih, kira-kira nanti sama, memerlukan subsidi juga,” kata Senior Director Oil & Gas and Petrochemical Danantara Indonesia Wiko Migantoro, Rabu (10/12).
Wiko menjelaskan bahwa Danantara saat ini menuntaskan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk proyek DME.
Baca Juga: ESDM Mau Perpanjang Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Tanpa QR Code di Aceh, Sumut, Sumbar
Hasil FS nantinya akan dibahas bersama Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi guna merumuskan skema distribusi dan nilai komersial yang paling ideal.
Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Berita Terkait
-
ESDM Mau Perpanjang Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Tanpa QR Code di Aceh, Sumut, Sumbar
-
Progres Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: Aceh 33 Persen
-
Di Tengah Isu Batalnya Kesepakatan Trump, Progres Impor Migas dari AS Masih Gantung
-
Dua Menara SUTT Darurat Aceh Rampung Dibangun, Jaminan Pasokan Listrik Jangka Panjang
-
Bahlil Tetapkan Denda Tambang di Kawasan Hutan: Rp354 Juta hingga Rp6,5 Miliar per Hektare
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua