Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Dia menilai hal ini menunjukkan bahwa OTT masih perlu dan penting untuk dilakukan oleh KPK untuk menangkap pelaku korupsi yang menggunakan uang tunai ketika menerima suap, gratifikasi, atau hasil pemerasan.
“OTT ini sekaligus membuktikan bahwa walaupun sebelumnya KPK telah melakukan OTT di Kalimantan Selatan dan Bengkulu, namun ternyata tidak berdampak jera sehingga terjadi lagi OTT terkait Kepala Daerah,” kata Yudi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
“Seolah-olah tidak pernah ada ketakutan dari kepala daerah yang korup ketika melakukan korupsi,” tambah dia.
Menurut Yudi, perilaku koruptif ini terjadi karena oknum kepala daerah hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang korupsi selama berkuasa.
“Motivasi seperti inilah yang membuat kepala daerah terjebak dalam kasus korupsi,” ujar Yudi.
Dia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi selalu dilakukan, tetapi kepala daerah tetap melakukan korupsi karena kebutuhan akan uang dan kewenangan yang luas.
Dia mengungkapkan empat modus korupsi kepala daerah yaitu perizinan, setoran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lelang atau mutasi jabatan, dan suap pengusaha dari proyek pemerintah daerah.
Meski begitu, Yudi menyayangkan seorang Pj kepala daerah bisa terjaring OTT. Padahal, Yudi menilai seharusnya Pj kepala daerah bisa menjadi contoh bagaimana mengelola daerah tanpa korupsi.
Baca Juga: Penyelenggara Negara di Pekanbaru Kena OTT KPK, Siapa?
Untuk itu, Yudi berharap bahwa kepala daerah bisa menjalankan sistem pemerintahan yang dipimpinnya secara berintegritas dan bebas dari perilaku korupsi.
Terjaring OTT
Diketahui, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Senin (2/12/2024).
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi giat OTT yang dilakukan di Pekanbaru, Riau. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa OTT itu dilakukan lembaga antirasuah terhadap penyelenggara negara.
“Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” ujar Ghufron.
Berita Terkait
-
Wisata Unik di Taman Refi Pekanbaru, Rumah Hobbit Menjadi Daya Tarik Utama
-
Rumah Mewah Rafael Alun yang Disita KPK, Bakal Dilelang Mulai Rp 19 Miliar
-
Pejabat yang Kena OTT KPK Ternyata Pj Walkot Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Kasus Apa?
-
Penyelenggara Negara di Pekanbaru Kena OTT KPK, Siapa?
-
Negara Rugi Rp256 Miliar, Eks Dirut Perumda PPSJ 'Cuma' Dituntut Denda Rp300 Juta
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta
-
AI 'Bunuh' Media? Investor Kelas Kakap Justru Ungkap Peluang Emas, Ini Syaratnya
-
Mandiri Mikro Fest 2025, Langkah Bank Mandiri Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan