Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Dibawa ke Jakarta

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dibawa ke Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa Risnandar akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar siang hari dari Pekanbaru, Riau.

“Hari ini rencananya,” kata Alex kepada wartawan di Bali, Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengaku belum mengetahui berapa orang tersangka yang terjaring OTT ini. Namun, Risnandar menjadi pihak yang sudah terkonfirmasi.

Alex juga menyebut bahwa kasus ini bisa saja hanya akan menjadikan pihak penyelenggara negara sebagai tersangka, tanpa adanya pihak swasta.

Sebab, kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem keuangan daerah yang tidak melibatkan pihak swasta.

“Kalau misalnya itu pertanggungjawaban fiktif, artinya itu yang bisa melakukan pertanggungjawaban itu kan ASN, penyelenggara negara, tidak terkait dengan swasta,” ujar Alex.

“Karena bukti pembeliannya semua fiktif, kan nggak ada keterlibatan swasta. Kecuali kalau ada mark up proyek, ada pengaturan lelang, itu yang melibatkan swasta,” tambah dia.

Sistem Keuangan Daerah

Baca Juga: Pj Walikota Pekanbaru Kena OTT, KPK: Harusnya Tak Korupsi, Kan Nggak Keluar Modal

Pada kesempatan itu, Alex menjelaskan bahwa OTT yang menjaring Risnandar itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem keuangan daerah.

“Jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya tuh pengeluaran dulu nanti buktinya kemudian dipertanggungjawabkan, begitu kan, untuk mengganti, mengisi kas,” ungkap Alex.

“Salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan kas kemudian dibagi bagi dengan bukti pengeluaran fiktif,” lanjut dia.

Alexander menyebut bahwa modus dengan pertanggungjawaban fiktif sudah sering terjadi dan dikhawatirkan akan terus terjadi.

“Modus seperti ini dengan pertanggungjawaban fiktif itu juga sudah lama, saya bertahun tahun jadi auditor dan ketemu,” ucap Alex.

“Sekarang praktek itu ternyata juga masih dilakukan, gitu kan Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala kepala dinas atau masing masing OPD (organisasi perangkat daerah),” sambung dia.