Suara.com - Beredar di media sosial Threads sebuah narasi yang menyebut bahwa subsidi gas LPG 3 kg akan digantikan dengan uang tunai langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Berikut narasi yang disampaikan:
“Harga bright gas 3kg 56rebu, tahun 2026 gas lpg 3kg akan di ganti dengan bantuan uang, katanya agar lebih tepat sasaran.”
Lantas benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Hasil pengecekan fakta oleh Antara memperlihatkan bahwa narasi tersebut tidak bisa dikatakan benar karena masih terus dikaji. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji soal bentuk subsidi BBM yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsinya ialah memberikan subsidi langsung.
Berdasarkan pernyataan Bahlil, pemerintah tengah menggodog skema pemberian subsidi yang tepat sasaran. Salah satu pilihannya adalah dengan memberikan bantuan langsung pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ucap Bahlil, dilansir dari ANTARA.
Diketahui juga bahwa Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk mengalihkan pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang saat ini diberikan melalui produk yakni LPG tabung 3 kilo gram (kg) menjadi diberikan secara langsung berupa uang tunai kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Baca Juga: Cek Fakta: Kementerian Pertanian Akan Impor Susu dari Vietnam Sebanyak 1,8 Ton
Perubahan skema pemberian subsidi LPG 3 kg ini bisa terjadi pada 2026. Meski begitu, ini baru sebatas opsi dan belum diputuskan.
"Jadi diperkirakan tahun 2026, pemberian subsidi LPG 3 kg yang sudah tidak ada lagi kepada produk. Jadi harga di pasaran itu semuanya sama. Yang kemudian terjadi adalah penerima yang berhak untuk menerima subsidi itu langsung akan dikirimkan, dikreditkan kepada itu langsung kepada rekening mereka masing-masing di bank," ungkap Eddy dilansir dari CNBC.
Pada April lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.
Melansir ANTARA, pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan viralnya pemberitaan di media sosial terkait aktris Tanah Air yang menggunakan gas elpiji 3 kg, di mana gas tersebut merupakan barang subsidi.
Kementerian ESDM, disebut bisa melakukan langkah preventif untuk mencegah ketidaktepatan sasaran subsidi LPG, yakni melalui regulasi.
Hingga saat ini, belum diputuskan secara resmi mengenai penggantian subsidi gas LPG 3 kg.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim di atas masih berupa opsi yang masih terus dibahas.
Berita Terkait
-
Pihak Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tetap Jalan, Bantah Ucapan Luhut Ditunda!
-
Viral Jasa Bikin Barcode MyPertamina Ancam Program Subsidi BBM, Harga Mulai Rp35 Ribu
-
Siap Demo Bahlil, 4 Juta Ojol Ancam Turun ke Jalan jika BBM Subsidi Dicabut
-
Ojol Tidak Dapat BBM Bersubsidi
-
Cek Fakta: Kementerian Pertanian Akan Impor Susu dari Vietnam Sebanyak 1,8 Ton
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji