Suara.com - Viral praktik dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, SMAN 2 Cibitung di Kabupaten Bekasi diduga meminta iuran sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per siswa dengan alasan pembangunan pagar sekolah.
Informasi tersebut kali pertama diungkap Politisi PSI Ronald Sinaga melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar percakapan dengan seorang siswa sekolah tersebut yang mengeluhkan adanya praktik tersebut.
Siswa yang identitasnya dirahasiakan oleh Ronald itu mengaku sempat melaporkan kasus ini melalui layanan 'Lapor Mas Wapres' melalui apilkasi perpesanan WhatsApp, namun nomor tersebut tidak aktif.
"Saya sempat lapor ke WA Mas Gibran tapi nomornya nggak aktif," tulis siswa tersebut dalam percakapan dengan Ronald.
Dalam laporannya, siswa itu menjelaskan bahwa pungutan serupa bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, sekolah juga meminta sumbangan dengan alasan pembangunan pagar, tetapi hingga kini pagar tersebut tidak kunjung dibangun.
Kini, alasan pengumpulan dana berubah menjadi untuk pengurukan halaman sekolah.
"Setiap orang tua siswa diwajibkan membayar antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta," ungkap siswa tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa ada ancaman tidak menerima kertas ujian bagi siswa yang tidak memenuhi kewajiban membayar.
"Masalahnya kalau nggak bayar, nggak dikasih kertas ulangan. Gimana mau maju Indonesia Emas?" tambahnya.
Bantahan Pihak Sekolah
Saat dikonfirmasi Suara.com, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana, membantah dugaan praktik pungli. Menurutnya, sumbangan untuk pengurukan halaman sekolah bersifat sukarela dan tidak ada pemaksaan.
Menanggapi hal tersebut, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana, membantah adanya tindakan dugaan pungli di sekolahnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa SMAN 2 Cibitung melalui komite sekolah mengundang orangtua siswa untuk rapat pada September 2024 lalu.
Rapat tersebut membahas rencana pengurukan halaman SMAN 2 Cibitung, karena sering tergenang air ketika hujan turun.
Dalam mewujudkan pengurukan tersebut, pihak sekolah melalui komite meminta orang tua siswa untuk memberikan sumbangan, namun sifatnya sukarela.
"Sekarang punglinya di mana? Itu sumbangan, sukarela. Tinggal terserah orang tua mau nyumbangnya berapa. Bahkan ada yang tidak nyumbang, karena ekonomi di sini kalau untuk wilayah sini ya, kelas menengah ke bawah. Ya kita memahami itu, memaklumi itu,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Dugaan Pungli SMAN 2 Cibitung Ungkap Praktik di Sekolah Lain, Pakai Modus Studi Kampus Biaya Jutaan Rupiah
-
Kronologi Dugaan Pungli Berkedok Sumbangan di SMAN 2 Cibitung, Siswa Harus Setor Iuran hingga Rp 2,5 Juta
-
Nomor WA Lapor Mas Wapres Tidak Aktif, Siswa SMA 2 Cibitung Laporkan Dugaan Pungli Sekolah ke Netizen
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025