APBN Disebut Jebol, Rocky Gerung: Rakyat Terbebani Kesalahan Jokowi

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan sinyal buruk soal APBN di akhir tahun ini defisit hingga Rp 401,8 Triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dari sektor pajak masih 84,9% dari target. Dari data tersebut semakin terlihat jelas bahwa kondisi keuangan negara sangat memprihatinkan.

Menurut Rocky Gerung hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengandalkan harta negara, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya.

Namun setelah ditelisik lagi, Rocky mengatakan bahwa kini BUMN sendiri mulai keropos bak tidak bisa menolong keuangan negara.

“Kas negara kosong, bahkan minus. Kondisi minus ini bisa diatasi sebetulnya kalau betul-betul secara real kemampuan kita untuk mengandalkan harta negara, BUMN. Tapi samar-samar kita makin tahu kalau BUMN kita itu keropos, merugi bertahun-tahun di era Jokowi,” ujar Rocky, dikutip dari kanal youtubenya, Kamis (12/12/24).

Rocky mengungkapkan bahwa BUMN merugi bertahun-tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini menurutnya haruslah diterangkan secara jelas oleh Sri Mulyani agar semakin transparan.

“Jadi Sri Mulyani harus terangkan itu, kenapa negara yang punya kapasitas untuk membangun dengan sumber daya yang berlimpah itu akhirnya kasnya kosong,” sebutnya.

Rocky kini menduga bahwa gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan mengalami kendala.

“Kita menduga akan ada kesulitan untuk membiayai gagasan besar Pak Prabowo mencerdaskan kehidupan bangsa, Pendidikan nomor satu,” ujarnya.

Baca Juga: Gerindra Sinyalkan Tolak Jokowi? Rocky Gerung: Barang Bekas PDIP

“Kalau uangnya tidak dihemat, atau bahkan harus dicari dulu, itu berarti kan ada penundaan peningkatan kemampuan berpikir anak-anak kita,” tandasnya.

Kendala-kendala yang harus dihadapi Prabowo kini menurut Rocky menjadi buntut dari borosnya anggaran dimasa pemerintahan Jokowi.

“Ketidakmampuan itu diakibatkan oleh borosnya anggaran Ketika Jokowi memerintah,” sebutnya.

“Kan semuanya mesti ada pertanggungjawaban dulu. Jangan kita dibebani oleh kesalahan kebijakan Jokowi, yang memang tidak mau mendengarkan suara rakyat. Akhirnya beban itu harus dicarikan dari pajak rakyat,” tambahnya.

Kontributor : Kanita