Suara.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan penunjukan perdana menteri baru pada Jumat pagi, menurut konfirmasi Istana Elysee. Pengumuman ini menjadi langkah penting di tengah tantangan politik yang semakin meningkat dan tingkat popularitas Macron yang mencapai titik terendah.
Keputusan ini sempat tertunda melewati tenggat waktu yang Macron tetapkan sendiri pada Kamis (12/12). Penundaan ini menunjukkan kesulitan politik yang dihadapinya, termasuk konsultasi panjang untuk memastikan keputusan terbaik.
Pengumuman akan dilakukan tak lama setelah Macron kembali dari kunjungannya ke Polandia.
Perdana menteri baru yang ditunjuk akan menghadapi tugas berat, termasuk merundingkan kesepakatan parlementer untuk mencegah mosi tidak percaya dan memastikan pengesahan anggaran tahun 2025.
Namun, kondisi politik saat ini tidak berpihak pada Macron. Survei terbaru dari Elabe menunjukkan tingkat persetujuannya hanya 21 persen, dengan penurunan tajam kepercayaan dari pendukungnya sejak pemilihan presiden 2022.
Beberapa nama muncul sebagai kandidat potensial untuk posisi perdana menteri. Francois Bayrou, tokoh sentris veteran, mengalami lonjakan dukungan sebesar 8 poin menjadi 29 persen, menjadikannya salah satu kandidat terkuat.
Selain itu, dua mantan perdana menteri juga disebut-sebut: Bernard Cazeneuve dengan dukungan 28 persen dan Edouard Philippe, tokoh politik paling populer di Prancis dengan tingkat persetujuan 41 persen.
Ketidakstabilan politik Prancis dimulai sejak Juni lalu, ketika aliansi sentris Macron gagal meraih kemenangan mutlak dalam pemilu. Situasi diperburuk oleh kemenangan partai sayap kanan National Rally dalam pemilu Parlemen Eropa, serta tekanan dari aliansi sayap kiri Front Rakyat Baru (NFP) yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif.
NFP sebelumnya mencalonkan Lucie Castets sebagai perdana menteri, tetapi Macron menolak kandidat tersebut. Setelah beberapa bulan ketidakpastian, Macron menunjuk Michel Barnier sebagai perdana menteri pada September.
Namun, pemerintahan Barnier tak bertahan lama karena terguling oleh mosi tidak percaya, menjadikannya pemerintahan pertama yang mengalami hal tersebut sejak 1962.
Baca Juga: Rezim Bashar al-Assad Tumbang, Jerman dan Prancis Siap Lakukan Ini Untuk Suriah
Berita Terkait
-
Rezim Bashar al-Assad Tumbang, Jerman dan Prancis Siap Lakukan Ini Untuk Suriah
-
Momen Akrab Donald Trump dan Pangeran William saat Peresmian Katedral Notre Dame di Paris Jadi Sorotan
-
Katedral Notre Dame Kembali Dibuka untuk Publik
-
Notre Dame Dibuka Kembali, Macron Resmikan Katedral Ikonik Pasca Kebakaran Dahsyat
-
Prancis dan Arab Saudi Siap Bentuk Negara Palestina
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line