Suara.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuduh Washington berusaha mendorong Moskow melewati "garis merahnya," dan memperingatkan bahwa Rusia akan menghapus pembatasan pada pengerahan rudal jarak pendek dan menengah jika AS melakukan hal serupa terlebih dahulu.
Dalam sebuah pertemuan dengan dewan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow, Putin juga mencatat bahwa negara-negara NATO meningkatkan pengeluaran militer dan membangun kelompok angkatan bersenjata NATO di dekat perbatasan Rusia.
Putin mengklaim bahwa jumlah pasukan AS di Eropa kini telah melebihi 100.000 personel.
"Yang juga mengkhawatirkan adalah aktivitas AS dalam menciptakan dan mempersiapkan pengerahan senjata presisi tinggi berbasis darat dengan jangkauan hingga 5.500 kilometer," ujarnya.
Putin menegaskan bahwa rencana untuk memindahkan dan mendistribusikan sistem rudal tersebut di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik sedang berlangsung secara bersamaan.
Ia menambahkan bahwa tindakan semacam itu sebelumnya dilarang oleh Perjanjian Angkatan Nuklir Jarak Menengah (INF).
Perjanjian INF, yang ditandatangani oleh Washington dan Moskow pada tahun 1987, melarang penggunaan rudal nuklir dan konvensional yang diluncurkan dari darat.
Namun, AS menarik diri dari perjanjian itu pada tahun 2019 dengan alasan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia.
"Kami telah berulang kali menegaskan bahwa pembatalan perjanjian ini akan membawa dampak negatif bagi keamanan global, namun kami juga menggarisbawahi bahwa kami tidak akan mengerahkan rudal jarak menengah dan pendek hingga senjata tersebut dari AS muncul di mana pun di dunia," tegas Putin.
Baca Juga: Tembus Rp16.000, Nilai Tukar Rupiah Pagi Ini Terkapar Lemah Lawan Dolar AS
"Memang, Rusia secara sepihak telah berkomitmen untuk hal ini. Namun, seperti yang telah saya katakan, jika AS mulai mengerahkan sistem semacam itu, maka semua pembatasan sukarela kami akan dibatalkan," peringatnya.
Berita Terkait
-
Kekuasaan Asing Berebut Pengaruh, Suriah di Ambang Perpecahan
-
Terguling di Suriah, Bashar al-Assad Kabur ke Rusia Saat Damaskus Direbut Pasukan Pemberontak
-
Rahasia Kekayaan Assad: Bagaimana Rp4 Triliun Sampai ke Rusia?
-
Suriah Pasca-Assad: Negara Asing Berlomba Jalin Hubungan dengan Penguasa Baru
-
Tembus Rp16.000, Nilai Tukar Rupiah Pagi Ini Terkapar Lemah Lawan Dolar AS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO