Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai wajar jika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai saksi kasus judi online atau judi daring.
Dia mengatakan, bahwa Budi Arie merupakan mantan menteri dan kasus terkait judi online pun terjadi ketika dirinya masih menjabat Menkominfo. Dia pun mendukung langkah Polri dalam penyelidikan kasus tersebut.
"Posisi beliau bekas menteri waktu itu adalah menteri, tempus delicti-nya juga di zaman beliau menteri, tentu wajar kalau dimintai keterangan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Walaupun demikian, dia juga menilai Budi Arie akan bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik, agar kasus tersebut bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang.
"Kalau feeling saya sih, saya tahu pak Budi orang baik, pak Budi itu orang profesional insyaallah kita berharap enggak ada sedikitpun keterlibatan beliau," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Pada Kamis hari ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membenarkan tengah memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Budi Arie pun mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi terkait kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," kata Budi Arie ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis sore.
Berita Terkait
-
Babak Baru Skandal Judol di Komdigi, Polisi Periksa Budi Arie Terkait Kasus Dugaan Korupsi
-
2 Jam Diperiksa Polisi, Eks Menkominfo Budi Arie Siap Bantu Usut Kasus Judi Online Komdigi
-
Koar-koar Cuma Diperiksa jadi Saksi, Budi Arie Tebar Ultimatum: Berhenti Sebar Fitnah Nanti Kebakar Sendiri
-
Potret Budi Arie Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Judi Online
-
Ngaku Taat Hukum, Budi Arie Ogah Blak-blakan usai 2 Jam Diperiksa Kasus Judol: Silakan Tanya Penyidik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO