Suara.com - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya bukan menolak kebijakan PPN 12 persen, melainkan minta Pemerintah Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Menurut Deddy kebijakan PPN 12 persen itu perlu dikaji ulang karena melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.
Deddy menyebut, jumlah kelas menengah di Indonesia sudah berkurang sekitar 9,3 juta akibat pelemahan ekonomi. Selain itu, harga rupiah terhadap dolar juga terus melemah serta ancaman PHK besar pada tahun 2025.
"Jadi ini bukan salah pemerintahan Prabowo, tentu saja yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR. Tetapi meminta pemerintah mengkaji baik buruknya dari kenaikan PPN itu bagi rakyat," kata Deddy ditemui di Jakarta, Minggu (22/12/2024).
Dia ragu kebijakan PPN 12 persen bisa menghasilkan dana tambahan bagi APBN bila daya beli masyarakat pun masih rendah. Dia menegaskan bahwa PDIP meminta pemerintah Prabowo untuk menyaksikan sendiri kondisi rakyat saat ini.
Deddy memahami kalau PPN 12 persen merupakan kebijakan yang disetujui pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, menurutnya, premerintah Prabowo seharusnya menyesuaikan kebijakan yang dibuat dengan situasi ekonomi dalam negeri.
"Kita berharap pelan-pelan pajak itu menjadi sumber paling utama bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan kan seperti itu. Tapi kan kita lihat sendiri kondisi yang ada sekarang. Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik. Apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalann-persoalan baru," tuturnya.
Kebijakan tarif PPN 12 persen itu dipastikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa kebijakan itu sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Berita Terkait
-
Per Januari 2025 Diterapkan PPN 12%, Benarkah Daya Beli Masyarakat Menengah ke Bawah Bakal Turun?
-
Dukung Kenaikan Pajak, Admin TikTok Gerindra Dinilai Tak Bisa Bedakan PPN dan PPh
-
Gerindra Tidak Terima PDIP Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Pandji Pragiwaksono Beri Reaksi Tak Terduga
-
Tagar PPN Memperkuat Ekonomi Diduga Disebar Buzzer Pemerintah, Ernest Prakasa Tertawa: Dua Kata Lucu
-
Muncul Tagar PPN Memperkuat Ekonomi, Fedi Nuril Resah: Anggaran Apa?
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
Terkini
-
Ubedilah Badrun Ungkap 3 Dugaan Aktor Intelektual di Balik Serangan Andrie Yunus
-
Tol MBZ Sempat Ditutup Akibat Lonjakan 270 Ribu Kendaraan, Kakorlantas: Puncak Arus Masih Tinggi
-
Data Kemenag: Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS, 1 Syawal 1447 H Masih Tunggu Sidang Isbat
-
Soroti Perbedaan Inisial Pelaku Air Keras Andrie Yunus, Ubedilah Badrun: Koordinasi TNI-Polri Kacau
-
Jelang Sidang Isbat: MUI Ingatkan Potensi Lebaran Berbeda, Umat Diminta Tak Saling Menyalahkan
-
Sekretariat Wapres Dorong UMKM dan Pelaku Ekonomi Perempuan Naik Kelas
-
Hasto Ungkap Isi Pertemuan 2 Jam Prabowo-Megawati di Istana
-
Begini Persiapan Warga Iran Rayakan Lebaran 2026 di Tengah Gempuran AS-Israel
-
Kenapa Pengumuman Sidang Isbat Sering Molor? Ini Penjelasan Kementerian Agama
-
PrabowoMegawati Bertemu di Istana, Pengamat Sebut Sinyal Konsolidasi Politik dan Jaga Stabilitas