Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan pendapat terkait filosofi pajak yang dinilai dapat menjadi acuan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengatur jumlah yang Pajak Pertambahan nilai atau PPN 12 persen.
Menurutnya, filosofi pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya, akan tetapi rakyat juga bersedia jika terdapat harapan yang baik dalam pembayaran pajak.
"Rakyat ingin membayar tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa, akibatnya bisa saja dia dipidanakan, begitu diperiksa memang benar dia tidak punya uang, mau bayar pakai apa kan," jelas Rocky dikutip Suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/2024).
Selain dari filosofi pajak, Rocky menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki metodologi penagihan pajak agar lebih masuk akal dalam membuat keputusan.
"Perbaiki metodologi karena banyak yang bolong juga dalam penagihan pajak, jadi mesti ada cara baru misalnya kita ingin mengetahui bahwa pajak itu dipukul rata atau tidak," ujar Rocky.
Menurutnya, jika ingin membuat metodologi terbaru maka petugas pajak harus melihat secara fenomenologis, yaitu dengan melihat fenomena sosial di Indonesia bahwa ada rakyat yang tidak mampu membayar pajak.
"Si ini tidak mampu bayar pajak karena dia harus nabung uang untuk rumah saudara-saudaranya atau keluarganya," kata Rocky.
Rocky menjelaskan lebih lanjut bahwa sebagian rakyat mempunyai uang untuk membayar pajak, tetapi yang menjadi permasalahan adalah uang itu diutamakan untuk membayar kebutuhan individual.
"Saya enggak bisa bayar pajak lho, walaupun saya punya uang, tapi saya pakai untuk pangan, sandang, perumahan, untuk pendidikan apalagi. Nah itu yang kita sebut sebagai fenomenologi dalam politik perpajakan kita," jelas Rocky.
Selain itu, Rocky menegaskan, bahwa jangan karena sudah ditetapkan oleh undang-undang maka kenaikan PPN 12 persen adalah suatu keharusan yang wajib terlaksana.
"Ini konyol namanya, jadi harus perhatikan kondisi fenomenologis dari rakyat, yang memang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka pribadinya akan menganggap 'kok saya diperas terus ya'," tegas Rocky.
"Ya, kalau janji mau makan siang gratis tetapi pendapatan saya justru dipajaki untuk bayar makan siang gratis, kalau begitu gue aja yang kasih makan siang gratis ke anak gue," pungkasnya sambil menyindir.
(Moh Reynaldi Risahondua)
Berita Terkait
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
PPN 12 Persen Tuai Kritik, Gerindra Klaim Reaksi Kadernya Bukan Serang PDIP, tapi...
-
Pameran Yos Suprapto Dibredel, Dandhy Laksono Ucap Terima Kasih ke Fadli Zon: Hidup Lekra!
-
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan