Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024). Pertemuan ini membahas rencana integrasi data tunggal terpadu.
Menurut Gus Ipul, pertemuan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta BPS mengoordinasikan data tunggal sosial ekonomi Indonesia. Data ini nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga.
"Kami bersyukur proses yang dilakukan BPS berjalan lancar. Harapannya, jika data tunggal ini selesai, program pemerintah bisa lebih tepat sasaran," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, data tunggal terpadu ini akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dibanding data sebelumnya. Namun, data tersebut akan tetap bersifat dinamis, mengingat perubahan seperti kematian, perpindahan penduduk, dan lainnya.
"Standar pengukurannya sekarang lebih seragam. Dulu sering kali setiap pihak menggunakan ukuran yang berbeda," jelasnya.
Gus Ipul memastikan Kemensos dan BPS telah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika dalam penerapan data tunggal ini.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa BPS secara rutin berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait integrasi data tunggal. Targetnya, data tunggal sosial ekonomi dapat dirampungkan pada tahun 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Data tunggal ini akan menjadi basis untuk semua kebijakan di masa mendatang," ungkapnya.
Ia juga menegaskan, setelah integrasi data selesai, tidak akan ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial atau lainnya. Data tunggal tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PM.
Baca Juga: Telkomsel Prediksi Lonjakan Trafik Data hingga 14,8 Persen di Nataru
"Data tunggal ini mencakup proses integrasi seluruh data, sehingga jumlah individu yang tercatat di dalamnya akan sesuai dengan total populasi Indonesia," jelas Amalia.
Ia merinci empat tahapan dalam proses data tunggal, yaitu pengidentifikasian individu, pengelompokan keluarga, serta validasi silang dengan data lain seperti PLN dan BPJS Kesehatan.
Tag
Berita Terkait
-
Smartfren Bagikan 22.000 GB Paket Data sebagai Kado di Hari Ibu
-
Menkomdigi Tegaskan Tak Ada Kebocoran Data Perbankan di BRI
-
BRI Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Data dan Dana Milik Nasabah
-
Perkuat Kedaulatan Data di RI, Sivali Gandeng Global Milenia Teknologi
-
Indosat Optimalkan Jarigan Lebih dari 15.731 Lokasi Sepanjang Nataru 2025
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?