Suara.com - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo menilai bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat, bisa mematikan usaha pemberdayaan masyarakat.
Ignatius meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menyalurkan bansos. Pasalnya, kata Ignatius, dirinya sering mendapatkan laporan soal bansos yang disalurkan malah membuat kesulitan baru bagi masyarakat.
“Salah satu yang disampaikan kepada saya bansos langsung sering kali mematikan pemberdayaan sering kali, tidak selalu. Saya kira itu catatan yang penting, hati-hati dengan bantuan seperti itu karena ketika mendapat bantuan langsung pemberdayaannya akan berhenti,” kata Ignatius Suharyo di Gereja Katedral, Rabu (25/12/2024).
“Padahal udah diusahakan itu mungkin yang bisa dilakukan lebih hati hati supaya jalan yang ditempuh tidak membuat kesulitan bagi banyak orang,” tambahnya.
Meski demikian, Ignatius yakin, sebelum menyalurkan bansos pemerintah telah memikirkan efek samping dan akibat bagi pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Ignatius yakin jika pemerintah telah mengetahui tentang ini. Pasalnya telah banyak ekonom yang berdiskusi dan menuliskan hal ini untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Tapi saya pikir pimpinan-pimpinan pemerintahan sudah memikirkan, kita bersyukur banyak ekonom yang menulis dan berdiskusi bersama-sama. Saya yakin telah menyampaikan gagasannya kepada pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, bagi-bagi bansos kerap terjadi masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi. Bahkan, Jokowi disebut-sebut melakukan politisasi bansos demi mendongkrak nama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu maju menjadi Calon Wakil Presiden, mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu.
Setelah Jokowi lengser dari kursi Presiden, aksi bagi-bagi bansos itu juga dilakukan Gibran setelah menjabat sebagai Wapres. Bahkan, Gibran sempat disorot setelah bungkusan alias goodie bag bansos yang diberikan kepada korban banjir di Jakarta, beberapa waktu lalu mirip dengan bungkusan bansos Jokowi kala menjadi presiden.
Baca Juga: Tak Cuma Cekal Hasto PDIP, KPK Larang Eks Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, Sinyal Apa?
Buntut dari itu, Gibran pun disebut mewarisi gaya politik Jokowi yang gemar membagi-bagikan bansos demi pencitraan.
Berita Terkait
-
Setyo Budiyanto dkk Gercep Jerat Hasto Tersangka, Uceng UGM Sindir Kinerja KPK Era Firli Cs: Kalian Memalukan!
-
Hasto PDIP jadi Tersangka KPK, Jokowi Tertawa Geli Namanya Disebut-sebut
-
PDIP Tak Bakal Tinggal Diam Hasto Tersangka, Prof Agus Raharjo: Sejauh Mana KPK Kebal Serangan Politik?
-
Hasto PDIP Tersangka KPK, Ceramah Lawas Rizieq Ledek 'Orang Zalim' Viral Lagi: Gue Ditangkap Gak Nangis
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM