Suara.com - Penetapan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Harun Masiku seakan membuka perjalanan baru lembaga antirasuah itu di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto.
Kurang lebih lima tahun, setelah melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang menjadi buron dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, KPK mulai menjerat sejumlah orang yang berada dalam lingkaran politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), langkah KPK saat ini menjadi salah satu cara untuk menemukan Harun Masiku. Apalagi, Hasto sudah masuk dalam radar KPK sejak awal kasus ini bergulir pada Januari 2020.
"Kala itu penyidik KPK sempat membuntuti kendaraan Hasto hingga akhirnya kehilangan jejak di PTIK dan tim KPK mendapatkan intimidasi bahkan disekap oleh petugas setempat," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Ia menilai bahwa kebocoran informasi di internal KPK yang terjadi lima tahun lalu, serta ketidakseriusan pimpinannya menjadi faktor terhambatnya penangkapan Harun Masiku.
Lantaran itu, ia meyakini pelarian Harun Masiku hingga kini melibatkan banyak pihak, sehingga dengan memberlakukan pasal obstruction of juctice kepada Hasto dinilai akan membantu KPK menuntaskan kasus Harun Masiku.
Agus mengemukakan dengan ditetapkannya Hasto Kristiyanto, bisa menjadi langkah bagi KPK untuk menangkap Harun Masiku yang masih buron saat ini.
"Hal ini menjadi poin kunci bagi KPK bila serius untuk mendorong kasus ini hingga tingkat penuntutan. ICW meyakini keterangan Harun Masiku akan memperkuat proses di persidangan nantinya," katanya.
Berkaca pada kinerja KPK sebelumnya dalam menangani kasus Harun Masiku, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan penetapan Hasto yang baru saja diumumkan menggambarkan buruknya kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
Baca Juga: Jawaban Santai Gibran Saat Jokowi Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka Hasto
Namun, menurutnya, penetapan tersangka terhadap Hasto juga tidak serta merta langsung membuat komisioner KPK yang baru terlihat lebih baik.
"Tetapi apakah menunjukkan kualitas KPK baru? Nggak juga, mari kita lihat," ujar pakar hukum tata negara tersebut melalu akun X-nya.
Merujuk pada rangkaian perjalanan kasus suap tersebut, Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan sulitnya penyidik KPK untuk menangkap Hasto dan Harun Masiku di tahun 2020 silam.
"Bila diteliti lebih cermat lagi, bahwa terjadinya masalah tersebut karena saat setelah penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dalam OTT di bandara, tiba-tiba ada Pimpinan KPK, seingat saya Firli Bahuri, membuat penyataan ke media bahwa ada OTT terhadap komisioner KPU," kata Novel kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).
Pengumuman yang disampaikan Firli tersebut diduga membuat Harun dan Hasto lolos dari jeratan operasi tangkap tangan (OTT).
"Petugas KPK yang melakukan OTT saat itu, mereka pasti paham bahwa akibat dari perbuatan Pimpinan KPK saat itu yang 'membocorkan' ke media, membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dari penangkapan OTT dan berhasil menghilangkan bukti alat komunikasi mereka,” tutur Novel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.