Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Sekjennya yakni Hasto Kristiyanto masih berkegiatan menjalankan tugas kepartaian seperti biasa.
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, membantah jika Hasto disebut telah kabur ke luar negeri usai resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Tidak betul (kabur ke luar negeri), Sekjen masih berkegiatan seperti biasa memimpin rapat-rapat dengan kader seluruh Indonesia," kata Ronny kepada Suara.com, dikutip Jumat (27/12/2024).
Ia menegaskan, jika ada pihak-pihak yang berani menuding Hasto telah kabur ke luar negeri usai jadi tersangka, maka akan dituntut oleh PDIP.
"Yang mengatakan lari ke luar negeri kami akan tuntut," katanya.
Di sisi lain, Juru Bicara PDIP Guntur Romli juga membagikan gambar yang menunjukan Hasto masih memimpin rapat konsolidasi partai kemarin.
"Sekjen DPP PDI Perjuangan sejak pagi memimpin Rapat Konsolidasi," kata Guntur, Kamis (26/12).
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Baca Juga: Harun Masiku Effect: Yasonna dan Hasto Jadi Sasaran KPK, PDIP Siap Serang Balik?
Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisionar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153 DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka KPK, Terungkap Ini Alasan Tak Ada Foto Hasto Dalam Website Resmi PDIP
-
Misteri Keberadaan Hasto Kristiyanto: Liburan Keluarga atau Melarikan Diri?
-
Megawati Bela Hasto Kristiyanto, Publik Minta PDIP Bongkar Kasus Ijazah Palsu: Ayo Mak Banteng Lawan Dong!
-
KPK Cekal Yasonna: Apa Hubungannya dengan Kasus Harun Masiku dan Hasto?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra