Suara.com - Para menteri kabinet Merah Putih dinilai tidak paham dengan arah pembangunan dari Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, hal itu terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah hingga penegakan hukum yang menuai kritik dari masyarakat.
Rocky menyebut bahwa pemerintahan Prabowo justru sedang membuat ketegangan sosial di masyarakat akibat sejumlah ketimpangan kebijakan. Seperti penetapan PPN 12 persen yang memicu kenaikan harga komoditas, di sisi lain penegakan hukum terhadap koruptor dinilai terlalu rendah.
"Indonesia nekat untuk naikkan biaya energi, nekat naikkan pajak pertambahan nilai, nekat untuk menurunkan hukuman pada koruptor. Ini semua yang kita sebut sebagai ketegangan sosial yang di-create sendiri oleh pejabat-pejabat pemerintah," kata Rocky dikutip Suara.com dari tayangannya pada kanal Youtube pribadinya, Senin (30/12/2024).
Berbagai kejadian itu, lanjut Rocky, menimbulkan spekulasi dari masyarakat kalau pemerintah Prabowo tidak menunjukan usaha perwujudan keadilan sosial. Imbasnya, Prabowo sendiri yang harus menjelaskan ke publik lewat berbagai pidatonya.
"Jadi Pak Prabowo akhirnya musti menerangkan terus-menerus. Ini saya kira yang akan memungkinkan evaluasi besar-besaran terhadap kabinet yang tidak paham sebetulnya arah pikiran dari presidennya sendiri," ujarnya.
Menurut Rocky, ada peran politik internasional juga yang memengaruhi pandangan masyarakat. Dia mencontohkan situasi negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang mengeluarkan kebijakan bertolak belakang dengan pemerintah Indonesia.
Vietnam diketahui belum lama ini memangkas jumlah kabinet pemerintahnya untuk menghemat uang negara serta menurunkan PPN. Sementara Malaysia, pemerintahnya menolak kenaikan harga tarif listrik karena takut membebani rakyatnya.
"Jadi eskalasi-eskalasi yang kita sebut sebagai keresahan sosial ini menumpuk, justru ketika tidak ada sinyal yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada perbaikan di masa depan. Jadi perbandingan-perbandingan itu yang akhirnya orang lihat," pungkas Rocky.
Baca Juga: Kuota Internet Apakah Kena PPN 12 Persen? Siap-siap, Cek Estimasi Kenaikannya!
Berita Terkait
-
Siapa Sosok yang Laporkan Rieke Diah Pitaloka ke MKD?
-
Dokumen yang Dipegang Connie Bakrie Bisa Bongkar Skandal Jokowi? Rocky Gerung: Hasto Siap Perang Apa Saja
-
Apa Itu Tren No Buy 2025? Cocok Diterapkan di Tengah Gempuran PPN 12 Persen
-
Citra Scholastika Ungkap Tantangan PPN 12 Persen Di Balik Rencana Comeback Musiknya
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah