Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan belum ada pembahasan tentang libur sekolah selama bulan puasa Ramadan. Dia menyebutkan kalau hal itu masih sebatas wacana dari Kementerian Agama, belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Mu'ti menjelaskan bahwa penetapan libur bulan penuh selama Ramadan itu perlu dibahas dalam raoat tingkat menteri bersama Kementerian/Lembaga lain.
"Karena menyangkut hari libur nasional, tentu menurut saya harus keputusan bersama lintas kementerian. Sehingga kami tidak bisa mengambil keputusan menyangkut libur Ramadan," kata Abdul Mu'ti dalam acara Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sebelumnya, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan kalau rencana libur sekolah selama satu bulan Ramadan masih dalam tahap pembahasan. Dia menuturkan bahwa libur aktivitas belajar mengajar selama bulan Ramadan telah umum dilakukan di pondok pesantren. Sehingga menurutnya, tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah umum juga turut diberlakukan hal yang sama.
"Warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur. Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan. Tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian,” kata Nasaruddin usai acara Muhasabah dan Zikir di Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024) malam.
Adapun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, telah diatir bahwa terdapat 16 libur nasional serta 7 cuti bersama untuk tahun depan. Terkait Ramadan, dicantumkan Idul Fitri 1446 H tanggal 31 Maret-1 April 2025.
Diketahui, pemerintah Indonesia pernah punya kebijakan meliburkan siswa sekolah selama satu bulan Ramadan ketika era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tujuan dari kebijakan itu agar para siswa lebih fokus mempelajari ilmu agama dan khusyuk beribadah.
Berita Terkait
-
Viral Prabowo Kasih Libur Sekolah Satu Bulan Saat Ramadhan 2025, Ini Kata Wamenag
-
Apakah Utang Puasa Ramadhan Harus Dibayar Berturut-turut? Ini Penjelasan Al-Quran dan Hadis, Lunasi di Bulan Rajab!
-
Ramadhan Semakin Dekat! Berikut Doa agar Dipertemukan dengan Bulan Suci
-
Kapan Anak Sekolah Libur Semester Ganjil? Cek Jadwal Lengkapnya Nih
-
Cek Fakta: Prabowo Liburkan Sekolah Selama Satu Bulan Penuh Saat Bulan Puasa 2025
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga