Suara.com - Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi membantah dirinya telah melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto semasa dirinya menjabat sebagai Presiden. Oleh eks kader PDIP ia disebut telah banyak membantu Hasto.
"Melindungi seperti apa? Tanyakan yang ngomong," ujar Jokowi di Solo, Kamis (9/1/2025) saat menjawab pertanyaan awak media terkait pernyataan eks kader PDIP Effendi Simbolon.
Jokowi juga turut merespons terkait pernyataan PDIP yang menyebut munculkan desakan mundur Megawati dari kursi Ketum adalah hasil pertemuan dirinya dengan Effendi Simbolon.
"Tanyakan ke Pak Effendi, yang statement kan Pak Effendi, ya tanyakan ke Pak Effendi," katanya.
Diketahui, mulanya Effendi Simbolon meminta agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri. Dia juga menyebut bahwa PDIP merupakan partai yang memalukan. Bahkan kerap kali melontarkan caci maki terhadap Jokowi.
Tak hanya itu, Effendi Simbolon juga menyebut, selama ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah banyak dibantu Jokowi. Dia menyebut selama ini Jokowi telah banyak memberikan perhatian kepada PDIP.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," kata Effendi baru-baru ini.
"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu 'mas setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja, tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong," sambungnya.
Pernyataan PDIP
Baca Juga: Akhirnya Muncul! Begini Penampilan Hasto Kristiyanto Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka KPK
Terkait pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut Hasto Kristiyanto telah banyak dibantu selama Jokowi menjadi Presiden, PDIP angkat bicara. Juru Bicara PDIP, M Guntur Romli membantah pernyataan Effendi itu.
Menurut Romli, yang terjadi justru sebaliknya, Hasto malah disebut banyak membantu Jokowi.
"Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah pernyataan Effendi Simbolon itu karena faktanya terbalik dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, justeru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi," kata Guntur Romli kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
Dia mengatakan, selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto telah menolak ketika dirinya ditawari menjadi menteri.
"Selama Jokowi jadi presiden, Mas Hasto ditawari jabatan menteri dan jabatan apapun menolak, Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi," katanya.
"Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan ingin tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan karena tidak mau jadi "sandera" dengan menerima jabatan publik/negara," sambungnya.
Berita Terkait
-
Akhirnya Muncul! Begini Penampilan Hasto Kristiyanto Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka KPK
-
Balas Pernyataan Effendi Simbolon, PDIP: KPK Harus Periksa Jokowi Atas Dugaan Perintangan Penyidikan
-
Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar