Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan M Guntur Romli menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.
Hal itu menyusul adanya pernyataan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menyebut selama ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dibantu oleh Jokowi selama menjabat.
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)' artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
"Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan "obstruction of justice" yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," sambungnya.
Menurutnya, Hasto sendiri tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi. Ia mengatakan, kalau memang ada bantuan, maka kasus Harun Masiku sejak awal tidak akan ada.
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan "tangan-tangan kekuasaan" yg memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan," katanya.
"Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," sambungnya.
Sebelumnya, Effendi menyebut jika justru selama ini Hasto telah dibantu oleh Jokowi. Menurutnya, selama ini justru Jokowi memberikan perhatian pada PDIP.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," kata Effendi.
Baca Juga: Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
"Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu 'mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
-
Ahok Diperiksa KPK Kasus LNG Pertamina, Singgung Pemeriksaan Sebelumnya
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
-
Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina, Ahok Ungkap Surat ke Menteri BUMN, Apa Isinya?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan