Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan M Guntur Romli menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.
Hal itu menyusul adanya pernyataan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menyebut selama ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dibantu oleh Jokowi selama menjabat.
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)' artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
"Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan "obstruction of justice" yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," sambungnya.
Menurutnya, Hasto sendiri tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi. Ia mengatakan, kalau memang ada bantuan, maka kasus Harun Masiku sejak awal tidak akan ada.
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan "tangan-tangan kekuasaan" yg memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan," katanya.
"Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," sambungnya.
Sebelumnya, Effendi menyebut jika justru selama ini Hasto telah dibantu oleh Jokowi. Menurutnya, selama ini justru Jokowi memberikan perhatian pada PDIP.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," kata Effendi.
Baca Juga: Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
"Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu 'mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
-
Ahok Diperiksa KPK Kasus LNG Pertamina, Singgung Pemeriksaan Sebelumnya
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
-
Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina, Ahok Ungkap Surat ke Menteri BUMN, Apa Isinya?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol