Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan M Guntur Romli menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.
Hal itu menyusul adanya pernyataan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menyebut selama ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dibantu oleh Jokowi selama menjabat.
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)' artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
"Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan "obstruction of justice" yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," sambungnya.
Menurutnya, Hasto sendiri tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi. Ia mengatakan, kalau memang ada bantuan, maka kasus Harun Masiku sejak awal tidak akan ada.
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan "tangan-tangan kekuasaan" yg memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan," katanya.
"Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," sambungnya.
Sebelumnya, Effendi menyebut jika justru selama ini Hasto telah dibantu oleh Jokowi. Menurutnya, selama ini justru Jokowi memberikan perhatian pada PDIP.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," kata Effendi.
Baca Juga: Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
"Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu 'mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
-
Ahok Diperiksa KPK Kasus LNG Pertamina, Singgung Pemeriksaan Sebelumnya
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
-
Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina, Ahok Ungkap Surat ke Menteri BUMN, Apa Isinya?
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat
-
Indonesia Dinilai Terjebak 'Carbon Lock-in', Mengapa Target Energi Bersih Berisiko Sulit Tercapai?
-
Habis Serang AS, IRGC Iran Hasut Warga Yordania: Bebaskan Tanah Islam dari Penjajah Amerika
-
Militer AS 'Berencana' Langgar Konvensi Jenewa 1949, Ancam Stabilitas Dunia
-
Tanaman Malapari Berpotensi Jadi Komoditas Bioenergi, Bagaimana BRIN Dorong Pengembangannya?
-
Amerika Serikat Mau Hentikan Bantuan Rp 59,63 Triliun ke Israel
-
Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus
-
Usai Diambil Alih, Kawasan Hotel Sultan Akan Disulap Jadi Sumber Baru Pemasukan Negara
-
Dituding Penjahat Perang, Amerika Diadukan ke PBB Usai Serang Warga Sipil di Iran Selatan
-
Kondisi Remaja Korban Rudapaksa 27 Pria di Sampang Membaik, Korban Mulai Berani Bercerita