Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan M Guntur Romli menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.
Hal itu menyusul adanya pernyataan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menyebut selama ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dibantu oleh Jokowi selama menjabat.
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)' artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
"Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan "obstruction of justice" yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," sambungnya.
Menurutnya, Hasto sendiri tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi. Ia mengatakan, kalau memang ada bantuan, maka kasus Harun Masiku sejak awal tidak akan ada.
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan "tangan-tangan kekuasaan" yg memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan," katanya.
"Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," sambungnya.
Sebelumnya, Effendi menyebut jika justru selama ini Hasto telah dibantu oleh Jokowi. Menurutnya, selama ini justru Jokowi memberikan perhatian pada PDIP.
"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," kata Effendi.
Baca Juga: Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
"Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu 'mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Ogah Bahas soal PDIP Lagi: Saya Kan Sudah Dianggap Bukan Bagian
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
-
Ahok Diperiksa KPK Kasus LNG Pertamina, Singgung Pemeriksaan Sebelumnya
-
Luthfi-Yasin Disebut Curang karena Dibantu Jokowi dan Prabowo, Hamdan Zoelva: Tak Ada Pelanggaran TSM
-
Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina, Ahok Ungkap Surat ke Menteri BUMN, Apa Isinya?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya