Suara.com - Kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh polisi menciptakan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat. Hal ini mendorong para korban untuk mengungkap pola kekerasan dan ketidakadilan dalam institusi kepolisian dengan menyerukan reformasi Polri.
Para penyintas sekaligus keluarga korban dari pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, Rusin, Rizal Putra dan Fatia Maulidiyanti berbagi kisah mereka dalam diskusi publik bertajuk "Kenapa Harus Terus Bersuara dan Mendesak Reformasi Polri?" Kamis (9/1/2025).
Mereka sepakat bahwa reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak untuk menghentikan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang terus terjadi.
Rusin, seorang ayah yang berjuang membebaskan anaknya dari tuduhan palsu, menceritakan perjuangannya melawan rekayasa kasus di Tambelang, Bekasi, pada 2021.
Rusin mengungkapkan Fikri, anaknya, dituduh sebagai pelaku begal tanpa bukti oleh polisi. Ia lantas berjuang melawan kasus ini dengan mendatangi sejumlah lembaga HAM di Jakarta, termasuk Komnas HAM hingga DPR.
"Ini rekayasa kasus. Anak saya ditangkap tanpa ada surat penangkapan, tidak ada pemberitahuan," ujarnya.
Ia menyampaikan kritik terhadap Polri untuk terus membenahi institusinya secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, setelah kami berjuang ada sedikit banyak kepolisian Tambelang melakukan perbaikan. Untuk lingkup yang lebih luas, tolong diperbaiki. Minimal pendidikannya, terutama kapolri untuk membenahi bawahannya. Jangan hanya dimutasi,” ujar dia.
Sementara itu, Rizal Putra, korban Tragedi Kanjuruhan sekaligus keluarga korban, mengisahkan trauma yang ia alami sejak peristiwa maut yang menewaskan lebih dari 135 orang akibat gas air mata, Sabtu (1/10/2022).
Baca Juga: Pameran Lukisan Yos Suprapto Dibredel, LBH Jakarta: Negara Melanggar HAM Seniman
Rizal menceritakan dirinya sempat terpisah oleh ayah dan adiknya saat tembakan gas air mata berlangsung di stadion.
“Mau keluar, pintu dikunci. Akhirnya saya pulang sekitar jam 2 malam, beliau (ayah) sudah ngga ada. Kalau adik saya yang kedua, baru ketemu hari Minggu di rumah sakit,” katanya.
Nahasnya, adiknya yang paling kecil bahkan tidak ikut di Kanjuruhan harus meregang nyawa akibat trauma yang dilalui setelah ayah dan saudaranya tiada.
Rizal lantas menceritakan perjuangannya melaporkan kasus ini pada Rabu (16/11/2022). Namun selama setahun, belum ada perkembangan pasti dari pihak kepolisian.
“Belum ada perkembangan. Pihak kepolisian bilang bantuan dari pemerintah yang awal awal adalah restitusi,” tambahnya.
Bahkan, selama proses laporan tersebut, Rizal kerap diintimidasi oleh kepolisian dengan ditawarkan menjadi polisi sebanyak enam kali. Namun ia dengan tegas menolak.
Berita Terkait
-
Pameran Lukisan Yos Suprapto Dibredel, LBH Jakarta: Negara Melanggar HAM Seniman
-
Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN
-
Sebut Polisi Gagal Jadi Pelindung Masyarakat, Mahasiswi UGM Minta Perombakan Pimpinan Polri
-
Hariz Azhar Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM dan Orang Kuat di Balik Operasi Tambang PT GPU
-
Perang Suriah Memanas: PBB Peringatkan Potensi Pelanggaran HAM di Aleppo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu