Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kenaikan tarif air bersih Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya tak perlu dipersoalkan.
Justru, Tulus menyebut masyarakat seharusnya lebih bijak dalam mengatur pengeluaran.
Ia pun menyinggung pola konsumsi masyarakat yang tetap membeli rokok, meski cukainya dinaikan berkali-kali. Apabila mampu membeli rokok, maka biaya untuk konsumsi air yang notabene kebutuhan dasar tak perlu dipersoalkan.
"Masyarakat harus bijak dalam pengeluaran, jangan sampai pengeluaran untuk air bersih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti rokok. Ini tentu tidak fair dan kontra produktif," ujar Tulus kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Lebih lanjut, ia juga meminta PAM Jaya mempercepat upaya perluasan jaringan air perpipaan hingga 100 persen di seluruh wilayah Jakarta. Apalagi, hal ini merupakan solusi dari masalah penurunan muka tanah.
"Eksploitasi air tanah di Jakarta merupakan fenomena yang merugikan daya dukung lingkungan dan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan pasokan air bersih di masa depan," ucapnya.
Tulus juga memaparkan hasil survei pihaknya yang menunjukkan warga ingin peningkatan kualitas air perpipaan.
Survei ini dilakukan lima kota administratif Jakarta dengan 10 responden tiap kota dengan kategori konsumen rumah tangga.
Berdasarkan pendapat pelangan, sebanyak 60 persen responden merasa tarif PAM saat ini wajar, 26 persen menilai mahal, 8 persen memandang murah, 4 persen mengatakan terlalu mahal, dan 2 persen menyebut sangat murah.
Baca Juga: Biar Tak Bikin Gaduh, DPRD Jakarta Minta Sosialisasi Mengatasi Air Keruh Digencarkan
Mayoritas atau 60 persen responden pada dasarnya tak masalah.
"Sebanyak 60 persen responden setuju jika ada penyesuaian tarif namun wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas dan layanan. Artinya, di sisi lain 40 persen tidak setuju dengan kenaikan tarif," ungkapnya.
Kemudian, sebanyak 26 persen merasa air berbau, 22 persen merasa air memiliki rasa, 20 persen merasa air lengket, 16 persen merasa air berwarna.
Selain itu, 12 persen merasa air ada endapan atau tidak jernih, 32 persen merasa tekanan aliran air tidak cukup kuat, dan 12 persen kuantitas air tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
"Ini menandakan masih terdapat persoalan klasik di level managerial, baik dari sisi hulu, maupun hilir, yang akhirnya berdampak terhadap pelayanan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan