Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyatakan mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong perusahaan pembiayaan berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk atasi tantangan pembiayaan program pemerintah tiga juta rumah.
Namun ia mengingatkan, pentingnya memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semua kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tidak ada kendala administratif maupun teknis yang menghambat percepatan pembangunan," kata Fathi kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Menurut Fathi, dengan adanya dorongan kolaborasi tersebut bisa strategis dan sejalan dengan visi pemerataan ekonomi, khususnya di sektor perumahan.
"Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok MBR. Dukungan dari lembaga pembiayaan seperti PT SMF dan BP Tapera akan memberikan solusi nyata dalam menyediakan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang untuk program ini," terangnya.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI akan terus mengawal program ini agar berjalan sesuai target.
"Kolaborasi antara perusahaan pembiayaan, SMF, dan BP Tapera harus menjadi contoh sinergi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Kami akan memastikan pengawasan dan dukungan regulasi berjalan optimal,” katanya.
"Kolaborasi ini adalah wujud nyata keberpihakan kepada rakyat. Kami di Komisi XI akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dengan akses yang mudah dan terjangkau," sambungnya.
Sebelumnya, OJK mendukung perusahaan penbiayaan berkolaborasi dengan PT SMF dan BP Tapera untuk mengatasi berbagai dinamika untuk program 3 juta rumah.
Baca Juga: 1,77 Juta Keluarga Jakarta Belum Punya Rumah Layak Huni
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan implementasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi peluang pasar yang potensial bagi lembaga pembiayaan
Namun, ia menuturkan bahwa kini lembaga jasa keuangan di sektor pembiayaan menghadapi keterbatasan kapabilitas dan modal. Padahal terdapat usulan untuk meningkatkan porsi pendanaan lembaga pembiayaan terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 25 persen menjadi 50 persen.
“Perusahaan pembiayaan pun didorong untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara lain dengan PT SMF dan BP Tapera dalam rangka penyediaan sumber dana murah jangka panjang untuk mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan,” ujarnya.
Agusman menyampaikan bahwa sepanjang 2022 sampai 2024, BP Tapera telah memberikan pembiayaan FLPP untuk 655.300 unit hunian dengan total nilai Rp76,05 triliun.
Sementara PT SMF telah menyalurkan pendanaan FLPP sebesar Rp26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018 hingga 2024.
Ia mengatakan bahwa pihaknya mencatat terdapat 50 perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan ke objek-objek terkait perumahan, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen, per November 2024.
Berita Terkait
-
1,77 Juta Keluarga Jakarta Belum Punya Rumah Layak Huni
-
150 Ribu Hektar Sawah Alih Fungsi Jadi Perumahan Setiap Tahun
-
Proyek Hunian 1 Juta Unit Berbentuk Rusun, Luas per Unit Mininal Tipe 36
-
Usut Kasus PT Pembangunan Perumahan, KPK Amankan Rp 62 Miliar dari Deposito dan Brankas
-
Dinas Perumahaan Jakarta Buka Lowongan Kerja, Khusus S1 Berbagai Jurusan, Begini Cara Daftarnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan