Suara.com - Keberadaan pagar laut ilegal yang berada di pesisir laut wilayah Tangerang dan Bekasi membuat nelayan setempat merugi hingga Rp 93,31 miliar dalam setahun. Perhitungan tersebut belum mencakup segala aspek kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan pagar laut.
Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, kerugian total yang ditimbulkan akibat pemasangan pagar laut ilegal mencapai Rp116,91 miliar per tahun.
"Proyek ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pagar ini lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (16/1/2025).
Kerugian Rp 116,91 miliar terdiri dari penurunan pendapatan nelayan Rp 93,31 miliar per tahun, naiknya biaya operasional Rp 18,60 miliar per tahun, dan kerusakan ekosistem laut senilai Rp 5 miliar per tahun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada data dari Ombudsman RI serta analisis ekologis independen.
Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang serta 8 kilometer di Bekasi tengah menjadi sorotan.
Alih-alih klaim pagar laut tersebut diklaim sebagai upaya mitigasi abrasi dan tsunami, justru kenyataannya malah menimbulkan kerugian.
Data Ombudsman RI menyebut, sekira 3.888 nelayan di Tangerang dan Bekasi alami kerugian akibat terhambatnya akses ke wilayah tangkapan ikan.
Bahkan, Achmad memerkirakan, pendapatan nelayan turun rata-rata Rp 100.000 per hari imbas kurangnya waktu melaut dan jarak melaut yang lebih jauh.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Pagar Laut 30 Km di Tangerang Dicabut dan Diusut
Apabila dibuat asumsi nelayan bekerja 20 hari per bulan, kerugian total mencapai Rp 7,776 miliar setiap bulan atau Rp 93,31 miliar per tahun.
Tak hanya itu, rute melaut yang lebih panjang juga meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga Rp 1,55 miliar per bulan atau Rp 18,60 miliar per tahun. Biaya tambahan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi nelayan.
"Dengan ekosistem yang terganggu dan akses masyarakat yang terbatas, pagar laut ini justru menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka