Suara.com - Keberadaan pagar laut ilegal yang berada di pesisir laut wilayah Tangerang dan Bekasi membuat nelayan setempat merugi hingga Rp 93,31 miliar dalam setahun. Perhitungan tersebut belum mencakup segala aspek kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan pagar laut.
Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, kerugian total yang ditimbulkan akibat pemasangan pagar laut ilegal mencapai Rp116,91 miliar per tahun.
"Proyek ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pagar ini lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (16/1/2025).
Kerugian Rp 116,91 miliar terdiri dari penurunan pendapatan nelayan Rp 93,31 miliar per tahun, naiknya biaya operasional Rp 18,60 miliar per tahun, dan kerusakan ekosistem laut senilai Rp 5 miliar per tahun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada data dari Ombudsman RI serta analisis ekologis independen.
Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang serta 8 kilometer di Bekasi tengah menjadi sorotan.
Alih-alih klaim pagar laut tersebut diklaim sebagai upaya mitigasi abrasi dan tsunami, justru kenyataannya malah menimbulkan kerugian.
Data Ombudsman RI menyebut, sekira 3.888 nelayan di Tangerang dan Bekasi alami kerugian akibat terhambatnya akses ke wilayah tangkapan ikan.
Bahkan, Achmad memerkirakan, pendapatan nelayan turun rata-rata Rp 100.000 per hari imbas kurangnya waktu melaut dan jarak melaut yang lebih jauh.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Pagar Laut 30 Km di Tangerang Dicabut dan Diusut
Apabila dibuat asumsi nelayan bekerja 20 hari per bulan, kerugian total mencapai Rp 7,776 miliar setiap bulan atau Rp 93,31 miliar per tahun.
Tak hanya itu, rute melaut yang lebih panjang juga meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga Rp 1,55 miliar per bulan atau Rp 18,60 miliar per tahun. Biaya tambahan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi nelayan.
"Dengan ekosistem yang terganggu dan akses masyarakat yang terbatas, pagar laut ini justru menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Pemeriksaan Resbobb Soal Kasus Fitnah Azizah Salsha Mendadak Dihentikan, Pengacara Ungkap Alasan Ini
-
Moreno Soeprapto Gagal Jadi Menteri? Istana Buka Suara Soal Menpora dan Menko Polkam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kemendagri Dorong Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa dan Aktifkan Kembali Siskamling di Kota Malang
-
Anggaran Kemendagri Tahun Depan Tembus Rp7,8 Triliun, Naik 62 Persen
-
Demi Upah Rp200 Ribu, Dua Pria Nekat Simpan 53 Kg Ganja Aceh di Kontrakan Jakarta Timur
-
KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
-
Hasil Laboratorium Keluar, Anak Gajah Tari di Balai Tesso Nilo Mati Akibat Virus Mematikan
-
Tepis Isu Jadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Justru Minta Dukungan
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'