Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto sudah meminta agar pagar laut sepanjang 30,6 kilometer di Tangerang untuk disegel.
"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama, itu disegel," kata Ahmad Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia mengungkapkan, Prabowo juga meminta agar adanya pagar tersebut untuk dicabut. Terlebih agar diusut siapa yang memasangnya.
"Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," ujarnya.
Saat ditanya apakah akan ada evaluasi proyek pembangunan Partai Indah Kapuk (PIK) 2, Muzani enggan bicara sampai ke sana.
"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," jawabnya.
Sebelumnya, pagar laut misterius di perairan Tangerang kekinian menjadi topik panas. Salah satunya, kehadiran pagar sepanjang 30,16 kilometer ini dinilai bisa mengganggu rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).
Pasalnya, lokasi pagar laut tersebut berada dalam rencana proyek GSW pemerintah. Lantas, bagaimana nasib proyek GSW?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menegaskan, proyek GSW tetap berjalan seperti rencana. Namun, bilang dia, pada dasarnya pemeritah tidak mengetahui maksud dan tujuan adanya pagar laut tersebut.
Baca Juga: Pemprov DKI Sebut Pagar Laut di Sekitar Pulau C Reklamasi Sepanjang 500 Meter, Tak Ganggu Nelayan
"Kan kita belum tahu kaitannya itu (pagar laut misterius) untuk apa. Kalau kita untuk yang tanggul laut tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita inikan (rancang)," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Diana melanjutkan, pemerintah juga masih dalam tahap kajian dan rencana dalam proyek GSW. "Iya, masih dalam perencanaan," kata dia.
Sebagai informasi, Proyek GSW menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Tahap awal, tanggul raksasa sepanjang 21 km akan dibangun untuk fokus menangani kondisi di kawasan utara Jakarta.
Pemerintah juga mengiringi rencana pembangunan proyek besar ini dengan penyelesaian masalah mendasar lainnya, seperti mengurangi dampak penurunan muka tanah.
Berita Terkait
-
Sekjen Gerindra jadi Penyambung Lidah, Istana Sebut Tak Ada Rencana Prabowo Temui Megawati
-
Mega-Prabowo Bertemu Bulan Ini? Sekjen Gerindra: Makin Cepat Makin Bagus!
-
Pemprov DKI Sebut Pagar Laut di Sekitar Pulau C Reklamasi Sepanjang 500 Meter, Tak Ganggu Nelayan
-
Mendekati Agenda Pertemuan: Prabowo Kirim Utusan, Megawati Titip Pesan Penting!
-
Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ketua GP Ansor Soroti Peran Pemerintah dan Anak Muda
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden