Netanyahu Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Hamas, Pembebasan Sandera Segera Dimulai

Suara.com - Kabinet Israel dijadwalkan bertemu untuk memberikan persetujuan akhir atas kesepakatan dengan kelompok Hamas mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan sandera. Hal ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Jumat (19/1).

Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, serangan udara Israel terus berlanjut di Gaza. Otoritas Palestina melaporkan bahwa sedikitnya 86 orang tewas pada Kamis (18/1), sehari setelah kesepakatan diumumkan.

Keputusan kabinet yang seharusnya diambil pada Kamis sempat tertunda akibat perbedaan pendapat di antara para menteri. Namun, pada Jumat dini hari, Netanyahu memastikan bahwa kesepakatan telah dicapai.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi tahu oleh tim negosiasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk pembebasan sandera," demikian pernyataan kantornya.

Kabinet keamanan akan bertemu pada Jumat sebelum rapat pleno kabinet yang akan memberikan persetujuan akhir terhadap kesepakatan tersebut. Namun, belum jelas apakah kabinet penuh akan bertemu pada Jumat atau Sabtu, dan apakah gencatan senjata akan tetap dimulai pada Minggu sesuai jadwal.

Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, mengatakan bahwa AS yakin kesepakatan ini masih berada di jalurnya dan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung 15 bulan ini kemungkinan besar akan dimulai pada akhir pekan.

"Kami tidak melihat tanda-tanda bahwa kesepakatan ini akan gagal," kata Kirby dalam wawancara dengan CNN pada Kamis.

Sementara itu, kelompok keluarga sandera Israel mendesak Netanyahu untuk segera melaksanakan kesepakatan. Sebanyak 33 sandera dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap pertama yang berlangsung enam minggu.

"Bagi 98 sandera yang masih ditahan, setiap malam adalah mimpi buruk. Jangan tunda kepulangan mereka, bahkan untuk satu malam lagi," ujar perwakilan keluarga sandera dalam pernyataan yang dikutip media Israel.

Baca Juga: Pulang Kampung: Harapan Warga Gaza Usai Gencatan Senjata Israel-Hamas

AS sebelumnya menyebut masih ada kendala dalam negosiasi, terutama mengenai identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha bersama mediator dari Mesir dan Qatar untuk menyelesaikan masalah ini.

Serangan Berlanjut di Gaza, Protes di Israel

Di dalam Gaza, harapan akan gencatan senjata berubah menjadi kesedihan dan kemarahan akibat serangan udara Israel yang meningkat setelah kesepakatan diumumkan.

Tamer Abu Shaaban, seorang warga Gaza, menangis di samping jasad keponakannya yang masih kecil di kamar mayat Gaza City. Bocah tersebut terkena serpihan rudal saat bermain di halaman sekolah tempat keluarganya mengungsi.

"Apakah ini yang mereka sebut gencatan senjata? Apa salah anak kecil ini?" ujarnya.

Sementara itu, di Israel, sejumlah warga turun ke jalan menentang kesepakatan ini. Para demonstran membawa peti mati tiruan dan memblokade jalan hingga polisi membubarkan mereka.

Isi Kesepakatan

Kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS ini mencakup gencatan senjata selama enam minggu dengan penarikan bertahap pasukan Israel. Puluhan sandera yang ditahan Hamas, termasuk wanita, anak-anak, lansia, dan orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina di penjara Israel.

Kesepakatan ini juga memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, di mana sebagian besar penduduk telah mengungsi dan menghadapi kelaparan serta penyakit.

Israel meluncurkan kampanye militernya di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut data Israel. Jika berhasil, gencatan senjata ini akan menghentikan pertempuran yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 46.000 orang, dan membuat sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal.

Namun, para anggota garis keras dalam pemerintahan Netanyahu masih menentang kesepakatan ini, dengan alasan bahwa perang belum mencapai tujuannya untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya. Meskipun demikian, mayoritas menteri diperkirakan akan mendukung perjanjian ini.