Rocky Gerung: Ambisi Jokowi di IKN Terbentur Rasionalitas Prabowo

Suara.com - Ambisi besar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai legasinya terbentur dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran IKN demi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak relevan bagi rakyat. Rocky Gerung menyoroti ambisi Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai warisan utama pemerintahannya.

Namun, ia menilai bahwa ambisi ini tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan kini telah ditunda Presiden Prabowo demi alasan rasionalitas.

"Berhentilah dengan wacana bahwa IKN akan diteruskan, bahwa IKN akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya. Ya nanti akan dia lihat mungkin minimal 5-8 kali pemilu baru bisa diselesaikan," ujarnya seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (17/1/2025).

Rocky juga menilai bahwa pembangunan IKN justru menjauhkan pemerintah dari rakyat.

“Memindahkan ibu kota, artinya menjauhkan pemerintah dari rakyat. Rakyat itu pusat pemerintahannya ada di desa-desa, bukan di IKN,” tegasnya.

Keputusan Prabowo yang memangkas anggaran IKN dianggap sebagai pukulan besar bagi ambisi Jokowi yang selama ini menjadikan proyek tersebut sebagai simbol pencapaiannya. Rocky menyebut proyek IKN sebagai upaya pencitraan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat.

“Ambisi Jokowi dihentikan oleh Prabowo karena alasan rasional, yaitu tidak ada uang,” katanya.

Rocky juga mengkritik konsep IKN sebagai smart city yang dinilainya hanya fokus pada teknologi tanpa memperhatikan sumber daya manusia.

Baca Juga: Sebut Prabowo Pangkas Anggaran IKN Demi Program MBG, Rocky Gerung: Ambisi Jokowi Bangkrutkan Negara

"Smart city itu bukan ibu kotanya, tetapi governance-nya. Bukan karena di situ ada teknologi maka disebut smart city, sementara SDM-nya tidak smart," katanya.

Dengan langkah ini, Rocky menegaskan bahwa kebijakan Jokowi yang fokus pada infrastruktur besar-besaran akhirnya harus diakhiri demi program yang lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis.

“Sebaiknya mulailah untuk menghutankan kembali IKN, karena itu ongkos besar,” katanya.

Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina