Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat waspada terhadap penipuan dan berita bohong yerkait dengan perekrutan seleksi petugas haji di media sosial. Diakui oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin bahwa dalam dua tahun terakhir masih marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja jadi petugas haji.
Ada beragam bentuk hoaks tentang seleksi petugas haji. Salah satunya disebarkan melalui akun Facebook Info Terkini 2025. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan info menyesatkan.
"Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga," demikian pengumuman yang ditulis pada akun tersebut.
Akhmad Fauzin menegaskan bahwa akun tersebut bukan milik Kemenag. Sehingga, informasi apa pun tentang seleksi petugas. haji yang dibagikan dipastikan hoaks.
"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).
Dia menyampaikan bahwa proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November sampai Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin.
Dia menambahkan bahwa hasil seleksi ini akan diumumkan pada Januari 2025. Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu link di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.
"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," pungkasnya.
Baca Juga: Nasaruddin Umar Temui Menteri Haji Arab Saudi, Usul Tambahan Kuota Petugas Haji Demi Jamaah Lansia
Berita Terkait
-
Nasaruddin Umar Temui Menteri Haji Arab Saudi, Usul Tambahan Kuota Petugas Haji Demi Jamaah Lansia
-
Kabar Baik, Biaya Haji 2025 Berpeluang Turun Lagi!
-
Link Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag 2024, Ini Aturan Sanggah Jika Tidak Lolos
-
Kemenag Umumkan 17.221 Peserta Lolos Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024
-
Berangkat ke Arab Saudi Temui Menteri Haji, Menag Finalisasi Kerja Sama Penyelenggaraan Haji 2025
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Anak Pejabat Terima Beasiswa LPDP? Dirut Sudarto Buka Suara: Kami Cari Top of The Top Talenta
-
Siapa Bermain di Balik Bansos Beras PKH? KPK Periksa Pejabat dan Direksi Perusahaan
-
Warning Bagi Awardee! LPDP Sanksi Alumni Tak Pulang, Wajib Kembalikan Dana Hingga Rp2 Mi
-
Terungkap! Asal Pelat L 1 XD Vellfire di SPBU Cipinang, Pelaku Agresif Karena Sabu dan Ganja
-
Bansos Beras Tak Sampai Titik Akhir, KPK Bongkar Borok Distribusi yang Diduga Tak Sesuai Kontrak
-
Sidang Putusan Anak Riza Chalid Hari Ini di Kasus Korupsi Minyak Rp285 Triliun
-
Bahas Isu Strategis hingga Tindak Lanjut BoP, Ini Hasil Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania
-
Fakta Baru Kasus SPBU Cipinang, Polisi Ungkap Pelat Nomor Pelaku
-
Viral Anak Perang Sarung di Kebumen Kena 'Binaan' Aparat TNI, KemenPPPA: Hindari Hukuman Fisik
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji