Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 bakal ditentukan dalam waktu dekat. Penentuan itu akan dilakukan dalam pembahasan rapat bersama pemerintah dan DPR RI.
Bima mengatakan, pembahasan soal agenda pelantikan kepala daerah itu sudah dijadwalkan pada Rabu (22/1) di gedung DPR RI.
"Nanti, tanggal 22 dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR," ujar Bima di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dalam rapat itu, akan dipastikan apakah pelantikan akan digelar sesuai jadwal pada 7 Februari 2025 atau mundur hingga masa sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Sementara ini Perpres (Peraturan Presiden)-nya belum berubah. Kita pastikan lagi tanggal 22 Kemendagri akan melakukan rapat dengan DPR, KPU, DKPP, Bawaslu. Insyaallah ada kesepakatan keputusan di sana," ujar Bima.
Setelah sudah ada jadwal pelantikan, nantinya akan disusun juga kegiatan retret kepala daerah seperti yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto. Agendanya akan sama seperti pembekalanKabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Nah setelah itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Sesneg gitu ya, Setkab juga, untuk memastikan waktu dan tempatnya. Kami menyambut baik, ini kelanjutan ya, bab dua, bab berikutnya dari retret Kabinet Merah Putih di Magelang," jelasnya.
"Perlu sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan visi-visi kepala daerah," lanjut Bima.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam Perpres 80/2024, pelantikan gubernur-wakil gubernur masih ditetapkan pada 7 Februari.
Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025.
Berita Terkait
-
Bela Pj Gubernur Teguh Setyabudi Izinkan ASN di Jakarta Poligami, Bima Arya: Supaya Gak Gampang Kawin-Cerai!
-
Diungkap Wamendagri Bima Arya, Nama Agus Ternyata Bukan yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia
-
Kapan Pelantikan Kepala Daerah 2024? DPR Pertimbangkan 2 Opsi, Serentak atau Bertahap
-
Agus Terdepak dari Top 10 Nama Terpopuler dalam Perekaman E-KTP Kemendagri
-
MBG di Bogor, Bima Arya Temukan Murid Kesulitan Potong Daging
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas