Suara.com - Pemerintah menyiapkan lahan bekas perumahan DPR untuk lahan membangun proyek hunian 1 juta unit bersama dengan investor asal Qatar. Proyek tersebut merupakan bagian dari proyek hunian 3 juta unit.
Menteri Perumahan dan Kawasa Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah lahan milik negara yang diperuntukan membangun hunian.
"Jadi kami diminta menyiapkan lahan-lahan. Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari bapak presiden di Kemayoran, di sekitar GBK, dan di Kalibata, khususnya perumahan bekas perumahan DPR," kata Maruarar di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Selain lahan milik Kemensetneg, proyek hunian 1 juta unit juga akan menggunakan lahan-lahan milik BUMN. Maruarar menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung, itu tolong disiapkan satu dari Kereta Api, dua dari Perumnas, tiga dari PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pak Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi," tutur Maruarar.
Maruarar juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai lahan-lahan yang akan digunakan untuk proyek hunian 1 juta unit.
"Kita sudah sampaikan, nanti tanah-tanah sitaan dari BLBI, kemudian juga dari kejaksaan, kejaksaan banyak penyita itu di daerah Banten. Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan presiden. Kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government," kata Maruarar.
"Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya dan sesuai arahan bapak presiden targetnya adalah target marketnya itu menengah bawah," sambung Maruarar.
Berita Terkait
-
Pemerintah Tegaskan Tetap Bangun Rumah Panggung di Kawasan Muara Angke
-
Dekat dengan Transportasi, Menteri Ara Jamin Rumah Subsidi Berkualitas dan Layak Huni
-
Heboh Klaim Menteri Ara Bangun 40 Ribu Rumah dalam 4 Bulan, Adian Tanya Fahri Hamzah: Itu Zaman Pak Jokowi
-
Ini Lokasi Rumah Murah yang Akan Dibangun oleh Qatar
-
Proyek Hunian 1 Juta Unit Berbentuk Rusun, Luas per Unit Mininal Tipe 36
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar