Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melepas pin DPR saat sedang rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis (23/1).
Aksi itu dia lakukan sebagai bentuk kecewa terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani masalah pagar laut di sejumlah daerah.
"Pak menteri, sekarang ini rakyat menunggu endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya," kata Firman seraya melepas pin DPR yang semula dipasang di jasnya.
Firman juga menuturkan kalau dia malu sebagai wakil rakyat karena merasa gagal dalam lakukan pengawasan terhadap masalah itu. Terlebih saat ini muncul berbagai tudingan dari rakyat kalau ada keterlibatan pejabat terkait kepemilikan pagar tersebut.
"Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut. Ini rakyat menuduh bahwa ada skenario, bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan ini? Serius pak," tutur Firman.
Dihadapan Menteri KKP, Firman meminta semua pihak untuk serius menangani masalah tersebut hingga tuntas.
"Ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat. Harapan saya DPR sudah semangat kemarin, setelah Paripurna kita diterjunkan ke lapangan pak menteri juga harusnya sama-sama semangat. Jangan sampai Pak menterinya malah kendur," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama, termasuk TNI Angkatan Laut (AL).
Ada sekitar 700 personil TNI AL, 400 personil KKP, 400 orang dari Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan 500 nelayan Banten.
Baca Juga: Kekayaan Titiek Soeharto, Curiga Perusahaan Besar Dalang Pagar Laut di Tangerang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kalau pemerintah juga akan mencari pelaku dari pemagaran tersebut.
"Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan. Kita punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran," kata Sakti saat konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Berita Terkait
-
Pemilik Pagar Laut Tangerang Bakal Didenda Rp544 Juta
-
Kebut RUU Minerba karena Dalih Serap Partisipasi Publik, Baleg DPR: Kami Gak Langsung Main, Ada Tahapannya!
-
Mau Rapat Tertutup Bareng Menteri Satryo usai Didemo ASN, Komisi X: Biar Blak-blakan di Internal
-
Menteri KKP Ungkap Laut Sidoarjo Berstatus HGB Luasnya 437,5 Hektare, Dikuasai 2 Perusahaan Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
-
Terdakwa Tabrak Lari Dituntut Ringan, Anak Korban Ngamuk: Saya Bakal Kirim Surat ke Presiden Prabowo
-
Copot Kepala Sekolah Karena Disiplinkan Anaknya, Kemendagri Periksa Wali Kota Prabumulih
-
Pengumuman PPPK Paruh Waktu Kementerian Agama 2025, Ini Syarat dan Aturannya!
-
Terungkap! Utang BLBI Jadi Biang Kerok, Ini Perkara yang Bikin Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya
-
Selesai! Tutut Soeharto Cabut Gugatan, Menkeu Purbaya Ungkap Pesan Akrab: Beliau Kirim Salam
-
Kejagung Tunggu Red Notice Interpol untuk Jurist Tan, Buron Kasus Korupsi Kemendikbudristek
-
Selain Memburu Riza Chalid, Kejagung Telusuri Aset Saudagar Minyak untuk Kembalikan Kerugian Negara
-
Skandal Korupsi EDC Rp700 Miliar Seret Petinggi Bank: Apa Peran Indra Utoyo, Eks Bos Allo Bank?