Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melepas pin DPR saat sedang rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis (23/1).
Aksi itu dia lakukan sebagai bentuk kecewa terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani masalah pagar laut di sejumlah daerah.
"Pak menteri, sekarang ini rakyat menunggu endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya," kata Firman seraya melepas pin DPR yang semula dipasang di jasnya.
Firman juga menuturkan kalau dia malu sebagai wakil rakyat karena merasa gagal dalam lakukan pengawasan terhadap masalah itu. Terlebih saat ini muncul berbagai tudingan dari rakyat kalau ada keterlibatan pejabat terkait kepemilikan pagar tersebut.
"Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut. Ini rakyat menuduh bahwa ada skenario, bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan ini? Serius pak," tutur Firman.
Dihadapan Menteri KKP, Firman meminta semua pihak untuk serius menangani masalah tersebut hingga tuntas.
"Ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat. Harapan saya DPR sudah semangat kemarin, setelah Paripurna kita diterjunkan ke lapangan pak menteri juga harusnya sama-sama semangat. Jangan sampai Pak menterinya malah kendur," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama, termasuk TNI Angkatan Laut (AL).
Ada sekitar 700 personil TNI AL, 400 personil KKP, 400 orang dari Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan 500 nelayan Banten.
Baca Juga: Kekayaan Titiek Soeharto, Curiga Perusahaan Besar Dalang Pagar Laut di Tangerang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kalau pemerintah juga akan mencari pelaku dari pemagaran tersebut.
"Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan. Kita punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran," kata Sakti saat konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Berita Terkait
-
Pemilik Pagar Laut Tangerang Bakal Didenda Rp544 Juta
-
Kebut RUU Minerba karena Dalih Serap Partisipasi Publik, Baleg DPR: Kami Gak Langsung Main, Ada Tahapannya!
-
Mau Rapat Tertutup Bareng Menteri Satryo usai Didemo ASN, Komisi X: Biar Blak-blakan di Internal
-
Menteri KKP Ungkap Laut Sidoarjo Berstatus HGB Luasnya 437,5 Hektare, Dikuasai 2 Perusahaan Ini
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka