Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melepas pin DPR saat sedang rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis (23/1).
Aksi itu dia lakukan sebagai bentuk kecewa terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani masalah pagar laut di sejumlah daerah.
"Pak menteri, sekarang ini rakyat menunggu endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya," kata Firman seraya melepas pin DPR yang semula dipasang di jasnya.
Firman juga menuturkan kalau dia malu sebagai wakil rakyat karena merasa gagal dalam lakukan pengawasan terhadap masalah itu. Terlebih saat ini muncul berbagai tudingan dari rakyat kalau ada keterlibatan pejabat terkait kepemilikan pagar tersebut.
"Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut. Ini rakyat menuduh bahwa ada skenario, bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan ini? Serius pak," tutur Firman.
Dihadapan Menteri KKP, Firman meminta semua pihak untuk serius menangani masalah tersebut hingga tuntas.
"Ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat. Harapan saya DPR sudah semangat kemarin, setelah Paripurna kita diterjunkan ke lapangan pak menteri juga harusnya sama-sama semangat. Jangan sampai Pak menterinya malah kendur," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama, termasuk TNI Angkatan Laut (AL).
Ada sekitar 700 personil TNI AL, 400 personil KKP, 400 orang dari Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan 500 nelayan Banten.
Baca Juga: Kekayaan Titiek Soeharto, Curiga Perusahaan Besar Dalang Pagar Laut di Tangerang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kalau pemerintah juga akan mencari pelaku dari pemagaran tersebut.
"Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan. Kita punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran," kata Sakti saat konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Berita Terkait
-
Pemilik Pagar Laut Tangerang Bakal Didenda Rp544 Juta
-
Kebut RUU Minerba karena Dalih Serap Partisipasi Publik, Baleg DPR: Kami Gak Langsung Main, Ada Tahapannya!
-
Mau Rapat Tertutup Bareng Menteri Satryo usai Didemo ASN, Komisi X: Biar Blak-blakan di Internal
-
Menteri KKP Ungkap Laut Sidoarjo Berstatus HGB Luasnya 437,5 Hektare, Dikuasai 2 Perusahaan Ini
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri dan Perusahaan yang Tidak Aktif
-
Jalur Wisata Pusuk Sembalun Tertutup Longsor, Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Pembersihan
-
BMKG: Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Diprakirakan Hujan Sepanjang Hari
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar