Suara.com - Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih tegas jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu contohnya, Ikrar menyebut bahwa Prabowo telah bertindak tegas dalam menghancurkan pagar laut misterius di Tangerang yang belakangan ini jadi perbincangan.
Ikrar menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah mulai tercium ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi.
Ikrar berharap jika semua yang sedang dilakukan oleh Prabowo kali ini bukanlah semata-mata hanya untuk pencitraan saja.
“Pak Prabowo mudah-mudahan anda bukanlah sedang melakukan suatu proses politik pencitraan,” sebut Ikrar, dikutip dari youtubenya, Kamis (23/1/25).
“Seperti anda ingin menjadikan Indonesia tidak tergantung bahan bakar minyak dari negara lain mudah-mudahan tahun ini segera tercapai. Jangan seperti waktu jaman Jokowi, “kita akan habisi mafia migas, mafia minyak,” ternyata masih terus jalan,” sambungnya.
Ikrar juga berharap swasembada pangan bisa dicapai di akhir 2025. Tak hanya itu, harapan besar kepada pemerintah yang menjadi catatan penting adalah tidak menganak emaskan para pengusaha kaya.
“Swasembada pangan juga semoga tetap berjalan. Tidak ada impor jagung, tidak ada impor beras, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa menangani masalah sawah-sawah yang kemungkinan terjadi banjir, mudah-mudahan pemerintah juga tidak menganak emaskan para pengusaha kaya dengan diberikan kemudahan oleh negara,” urainya.
“Jangan sampai rakyat itu melihat yang kaya dimudahkan, yang kecil itu disulitkan. Ini yang buat saya sangat penting dan harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Baca Juga: Ramai Tren Tulisan vs Orangnya, Puisi Prabowo Mendaki Semeru Karya Fufufafa Viral: Masterpiece!
Ikrar menyebut bahwa Prabowo harus belajar dari kasus yang sudah dialami oleh Jokowi. Ikrar mengaku tidak ingin Presiden Republik Indonesia masuk Kembali dalam catatan OCCRP.
“Belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kasus dengan Jokowi. Karena kalau ini terjadi, saya tidak mau melihat Presiden Republik Indonesia masuk lagi dalam catatan OCCRP sebagai seorang penguasa yang korup di dunia,” ungkapnya.
“Kalau ini terjadi akan sangat buruk bagi citra Indonesia di dunia Internasional,” tandasnya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi