Suara.com - Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih tegas jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu contohnya, Ikrar menyebut bahwa Prabowo telah bertindak tegas dalam menghancurkan pagar laut misterius di Tangerang yang belakangan ini jadi perbincangan.
Ikrar menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah mulai tercium ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi.
Ikrar berharap jika semua yang sedang dilakukan oleh Prabowo kali ini bukanlah semata-mata hanya untuk pencitraan saja.
“Pak Prabowo mudah-mudahan anda bukanlah sedang melakukan suatu proses politik pencitraan,” sebut Ikrar, dikutip dari youtubenya, Kamis (23/1/25).
“Seperti anda ingin menjadikan Indonesia tidak tergantung bahan bakar minyak dari negara lain mudah-mudahan tahun ini segera tercapai. Jangan seperti waktu jaman Jokowi, “kita akan habisi mafia migas, mafia minyak,” ternyata masih terus jalan,” sambungnya.
Ikrar juga berharap swasembada pangan bisa dicapai di akhir 2025. Tak hanya itu, harapan besar kepada pemerintah yang menjadi catatan penting adalah tidak menganak emaskan para pengusaha kaya.
“Swasembada pangan juga semoga tetap berjalan. Tidak ada impor jagung, tidak ada impor beras, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa menangani masalah sawah-sawah yang kemungkinan terjadi banjir, mudah-mudahan pemerintah juga tidak menganak emaskan para pengusaha kaya dengan diberikan kemudahan oleh negara,” urainya.
“Jangan sampai rakyat itu melihat yang kaya dimudahkan, yang kecil itu disulitkan. Ini yang buat saya sangat penting dan harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Baca Juga: Ramai Tren Tulisan vs Orangnya, Puisi Prabowo Mendaki Semeru Karya Fufufafa Viral: Masterpiece!
Ikrar menyebut bahwa Prabowo harus belajar dari kasus yang sudah dialami oleh Jokowi. Ikrar mengaku tidak ingin Presiden Republik Indonesia masuk Kembali dalam catatan OCCRP.
“Belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kasus dengan Jokowi. Karena kalau ini terjadi, saya tidak mau melihat Presiden Republik Indonesia masuk lagi dalam catatan OCCRP sebagai seorang penguasa yang korup di dunia,” ungkapnya.
“Kalau ini terjadi akan sangat buruk bagi citra Indonesia di dunia Internasional,” tandasnya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
Terkini
-
Bantuan Sembako Diaspora Aceh Nyangkut di Bea Cukai, Dasco: Kasih Dispensasi
-
Politisi PDIP Sentil Jokowi Soal Revisi UU KPK: Sebagai Mantan Presiden Tanggung Jawab Itu Tetap Ada
-
PSI Bela Jokowi Soal UU KPK, Tegaskan Revisi 2019 Bukan Inisiatif Presiden
-
Benhil Diserbu Pemburu Takjil di Hari Pertama Ramadan, Muter 3 Kali Demi Jajanan Favorit
-
Ramadhan Hijau 2026 di Masjid Istiqlal! Buka Puasa Massal Hingga Gerakan Tukar Sampah Jadi Uang
-
Ramadan di Ponpes Waria Al-Fatah: Mencari Tuhan di Tengah Stigma dan Sunyi
-
Profil Prihati Pujowaskito: Dirut BPJS Kesehatan, Purnawirawan TNI Asal Solo
-
Kejagung Geledah 16 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Sawit 2022-2024
-
Profil Eli Fitriyana: DPRD Diduga Pakai Ijazah Palsu, Punya Kekayaan Miliaran
-
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya dan Nganjuk Terkait TPPU Rp25,8 Triliun