Suara.com - Dengan Donald Trump yang berkuasa sekarang, pihak berwenang telah mulai menindak tegas para migran ilegal yang telah melakukan perjalanan berbahaya dalam upaya meraih impian Amerika. Ratusan migran ilegal ditangkap dan dideportasi dalam operasi besar-besaran yang dilakukan hanya tiga hari setelah pemerintahan baru dilantik.
Saat membagikan angka-angka tersebut, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa pihak berwenang AS telah menangkap 538 migran ilegal dan mendeportasi ratusan orang menggunakan pesawat militer.
"Pemerintahan Trump menangkap 538 penjahat imigran ilegal termasuk seorang tersangka teroris, empat anggota geng Tren de Aragua, dan beberapa imigran ilegal yang dihukum karena kejahatan seks terhadap anak di bawah umur," kata Leavitt dalam sebuah posting daring pada hari Kamis.
"Pemerintahan Trump juga mendeportasi ratusan penjahat imigran ilegal melalui pesawat militer. Operasi deportasi besar-besaran terbesar dalam sejarah sedang berlangsung dengan baik. Janji-janji telah dibuat. Janji-janji telah ditepati," tambahnya.
Gedung Putih membagikan "pratinjau kecil" tentang pekerjaan yang dilakukan pemerintahan Trump untuk "mengamankan perbatasan negara kita."
Dokumen itu mencantumkan nama beberapa orang yang ditangkap oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS serta kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan tersebut meliputi pemerkosaan, perilaku seksual terhadap anak, dan pelecehan seksual berkelanjutan terhadap anak berusia 14 tahun atau lebih muda.
Setelah upacara pelantikan pada tanggal 20 Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif termasuk salah satunya "Melindungi rakyat Amerika dari invasi."
Perintah tersebut menyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, AS mengalami banjir imigrasi ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Jutaan imigran ilegal melintasi perbatasan kami atau diizinkan terbang langsung ke Amerika Serikat dengan penerbangan komersial dan diizinkan untuk menetap di komunitas Amerika, yang melanggar hukum Federal yang telah lama berlaku."
Baca Juga: Trump Tetapkan Houthi Yaman Sebagai Organisasi Teroris
Perintah pemerintah tersebut selanjutnya menyatakan bahwa banyak dari "imigran ilegal yang berada di Amerika Serikat secara tidak sah" ini menimbulkan "ancaman signifikan terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik", melakukan tindakan keji dan kejam terhadap warga Amerika yang tidak bersalah.
Pada tanggal 23 Januari, Kongres AS memberikan lampu hijau kepada rancangan undang-undang yang dipimpin Partai Republik - Undang-Undang Laken Riley - tentang penahanan dan deportasi migran tidak berdokumen yang memasuki negara tersebut tanpa izin dan didakwa dengan kejahatan tertentu.
Berita Terkait
-
Ratusan WNI Overstayer Dipulangkan dari Arab Saudi, Ada 16 Anak-Anak!
-
Iran Kecam AS Cap Houthi Teroris: "Melanggar Hukum Internasional!"
-
Antisipasi Deportasi Besar-besaran Donald Trump, Menteri HAM Gerak Cepat untuk Lindungi WNI di AS
-
Sama-sama Anak Presiden, Barron Trump Dibandingkan dengan Gibran: Awas Maju Pilpres
-
Trump Tetapkan Houthi Yaman Sebagai Organisasi Teroris
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi