Suara.com - Junta militer Myanmar mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendeportasi lebih dari 50.000 orang yang diduga terlibat dalam operasi penipuan daring sejak Oktober 2023 ke Tiongkok, karena mereka membuat seruan langka kepada negara-negara tetangga untuk campur tangan.
Tempat-tempat penipuan telah menjamur di daerah perbatasan Myanmar dan dikelola oleh orang asing yang sering diperdagangkan dan dipaksa bekerja, menipu rekan senegaranya dalam industri yang menurut para analis bernilai miliaran dolar.
Sebuah editorial yang diterbitkan di surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah pada hari Selasa merinci sejauh mana kegiatan kriminal, termasuk penipuan daring dan perjudian, untuk pertama kalinya di depan umum.
Dikatakan bahwa junta militer telah menangkap dan mendeportasi lebih dari 55.000 orang asing yang terlibat dalam penipuan perbatasan ke negara asal mereka sejak Oktober 2023, termasuk 53.000 ke Tiongkok.
Kontingen terbesar kedua, lebih dari seribu orang, berasal dari Vietnam, diikuti oleh Thailand dengan lebih dari 600 orang. Sisanya berasal dari sekitar 25 negara lain, menurut Global New Light of Myanmar.
Artikel tersebut menambahkan bahwa mereka yang bertanggung jawab bukanlah warga negara Myanmar atau warga sipil asing biasa, tetapi "pelaku kriminal yang melarikan diri" yang secara ilegal memasuki Myanmar dari negara-negara tetangga.
Junta militer meminta negara-negara tetangganya untuk "berpartisipasi dalam memerangi penipuan daring dan perjudian daring".
Pihak berwenang Thailand dan Tiongkok belum menanggapi untuk memberikan komentar.
Perbatasan utara Myanmar dengan Tiongkok sebelumnya merupakan sarang bagi pusat-pusat penipuan daring, yang sering kali dijalankan oleh milisi yang bersekutu dengan junta yang berkuasa.
Baca Juga: Donald Trump Tuduh China Kuasai Terusan Panama, Ingin Rebut & Jadikan Milik Amerika
Namun, serangan besar-besaran oleh aliansi pemberontak etnis telah membersihkan banyak pusat penipuan.
Media lokal Myanmar telah melaporkan bahwa bos-bos penipu yang lolos dari serangan tersebut telah mendirikan tempat usaha lebih jauh ke selatan di sepanjang perbatasan dengan Thailand.
Junta militer Myanmar dan pejabat militer Thailand telah sepakat untuk "bersama-sama memberantas perjudian daring dan penipuan daring", menurut media pemerintah Myanmar.
Bryony Lau, wakil direktur Asia Human Rights Watch, pada hari Jumat menyebut kompleks itu sebagai "salah satu krisis regional paling mendesak yang dihadapi kawasan ini".
Negara Asia Tenggara itu dilanda kekacauan sejak junta militer menggulingkan pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dari jabatannya dalam kudeta tahun 2021.
Tag
Berita Terkait
-
Trump Tindak Tegas Imigran Ilegal: 538 Ditangkap, Ratusan Dideportasi Hanya Dalam 3 Hari!
-
Mengapa STY Serahkan Ban Kapten kepada Asnawi di Laga Melawan China? Ini Penjelasan Logisnya!
-
Daftar Negara Pencetak Gelar Juara BWF World Tour Finals, Didominasi China!
-
Bingung Ucapkan Selamat Imlek dalam Bahasa Inggris? 40 Ide Terbaik Ada di Sini!
-
Donald Trump Tuduh China Kuasai Terusan Panama, Ingin Rebut & Jadikan Milik Amerika
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti